JAKARTA. Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah untuk mengevaluasi program revitalisasi 5.000 pasar rakyat yang rencananya dilakukan hingga 2019, dan lebih fokus terhadap pembangunan non-fisik pasar. "Target revitalisasi pasar rakyat sebanyak 1.000 pasar pada tahun 2015 dan sebanyak 5.000 pasar hingga 2019 tersebut sulit tercapai, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi program tersebut," kata Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri, Senin (9/11). Abdullah mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan kabar tentang sejauh mana proses revitalisasi pasar rakyat dari Kementerian Perdagangan (Kemdag). Namun, jika dilihat dari serapan anggaran Kemdag untuk program revitalisasi tersebut masih terbilang rendah.
"Akan lebih baik jika nantinya pemerintah lebih fokus kepada revitalisasi non-fisik, yakni terkait dengan pengelolaan pasar itu sendiri. Sementara untuk revitalisasi fisik hanya untuk pasar yang sudah tidak layak saja," kata Abdullah. Revitalisasi manajemen atau non-fisik tersebut terkait dengan sumber daya manusia (SDM), untuk meningkatkan kapasitas melalui berbagai program pelatihan yang secara optimal dan mampu meningkatkan daya saing khususnya para pedagang pasar. Abdullah menjelaskan jika tata cara pengelolaan pasar atau revitalisasi non-fisik yang didahulukan, maka nantinya pasar-pasar rakyat tersebut akan mampu lebih berkembang ketimbang hanya dilakukan revitalisasi fisik saja tanpa membenahi proses manajemen dalam pasar tersebut. "Banyak pasar yang sudah direvitalisasi masih kosong, akan lebih baik jika revitalisasi non-fisik yang didahulukan," katanya. Menurut Abdullah, langkah untuk membenahi fisik pasar tersebut akan lebih maksimal jika pengelolaan pasar sudah berada pada kondisi yang sesuai, dan jika dilihat dari sisi anggaran akan jauh lebih ringan untuk pemerintah dibandingkan jika harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik pasar. Abdullah menjelaskan, biaya yang diperlukan untuk membangun satu unit pasar berada pada kisaran Rp 5-Rp 10 miliar per unit, sementara jika untuk membenahi non-fisik atau revitalisasi manajemen kurang lebih berkisar Rp 200-Rp 300 juta per pasar rakyat. "Anggarannya tidak besar namun manfaatnya besar. Sementara target untuk revitalisasi 5.000 pasar itu sesungguhnya bisa saja tercapai, jika ada koordinasi dari kementerian terkait, dimana Kemendag sebagai motornya," kata Abdullah. Menurut Abdullah, beberapa kementerian terkait tersebut adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Terhitung mulai tahun 2011 hingga 2014, sebanyak 497 pasar sudah direvitalisasi dan memakan biaya kurang lebih sebesar Rp 2,1 triliun, dimana sebanyak 53 pasar rakyat diantaranya merupakan program percontohan. Pada tahun 2015, ditargetkan revitalisasi pasar sebanyak 1.000 unit yang bersumber dari dana perbantuan dan dana alokasi khusus, dimana pada tugas pembantuan reguler sebanyak 25 pasar dengan total biaya Rp 207,5 miliar, dan optimalisasi untuk 12 pasar dengan biaya Rp 100 miliar.
Sementara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), tugas pembantuan reguler untuk 141 pasar rakyat dengan total biaya mencapai Rp 1,036 triliun, dan refocusing untuk tiga pasar dengan dana Rp 18,5 miliar. Untuk dana alokasi khusus (DAK), untuk reguler sebanyak 523 pasar dengan total biaya Rp 690 miliar, dan tambahan untuk 230 pasar dengan total biaya Rp 256 miliar. Dengan demikian, total pembangunan pasar dari tugas pembantuan dan DAK mencapai Rp 2,30 triliun untuk 953 pasar. Sementara dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menyediakan dana untuk pasar tipe C dan D bagi 65 pasar sebesar Rp 78 miliar, sehingga total untuk pembangunan 1.000 pasar pada tahun 2015 mencapai Rp 2,386 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Havid Vebri
