KONTAN.CO.ID - Industri Kecil Menengah (IKM) siap menyuplai komponen kendaraan pedesaan. Selain itu, perusahaan baja pelat merah PT Krakatau Steel Tbk juga berencana memasok komponen untuk produksi kendaraan pedesaan tersebut.

Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan, IKM dalam negeri siap berkontribusi dalam memproduksi komponen kendaraan pedesaan. "Ada sekitar 84 IKM yang sanggup memasok,” ujar Gati kepada KONTAN, Rabu (9/6)..

Kemperin berencana akan menggandeng sentra-sentra IKM komponen otomotif yang ada di Tegal (50 IKM), Klaten (10 IKM), Purbalingga (138 IKM), Sidoarjo (134 IKM), Juwana (30 IKM), Pasuruan (49 IKM). Kemudian Sukabumi (20 IKM) dan Bandung (15 KM). Selain itu, Kemperin menggandeng 123 IKM yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (Pikko).

Selanjutnya, 250 IKM karoseri yang ada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Utara serta 600 IKM alat dan mesin pertanian di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT.

Guna menjaga kestabilan produksi komponen oleh IKM tersebut, Kemperin telah melibatkan perusahaan baja milik negara, yakni PT Krakatau Steel Tbk untuk penyediaan bahan baku.

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, Presiden Direktur PT Krakatau Steel Tbk mengatakan, pihaknya siap untuk memasukkan unsur Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam mobil desa.

Di sisi lain, Kemenperin tengah mengusulkan beberapa insentif fiskal maupun non-fiskal untuk produsen yang memproduksi kendaraan pedesaan kepada Kementerian Keuangan. "Salah satu usulan kami adalah PPnBM 0%," kata Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan beberapa waktu lalu.

Kemenperin juga mengupayakan agar perusahaan yang melakukan rancang bangun dan rekayasa di dalam negeri dapat diberikan tax holiday selama 10 tahun untuk PPh Badan serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang rendah untuk seluruh Indonesia. Kemudian, pembebasan bea masuk untuk permesinan pendukung program ini dan pemberian fasilitas investasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini