KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementrian Perindustrian (Kemperin) terus dorong pelaku IKM bergabung dengan program E-smart IKM. Ini program yang memudahkan para IKM untuk berjualan online karena Kemperin sudah gandeng  marketplace semacam Bukalapak, Blibli.com hingga Tokopedia.

Hingga akhir 2018, tercatat 5.945 IKM sudah mengikuti workshop E-smart IKM. Sepanjang tahun ini, salah satu fokus Kemenperin adalah menambah jumlah pelaku yang bergabung dengan E-smart IKM setidaknya mencapai 10.000 IKM. Salah satu caranya adalah dengan melakukan workshop penjualan online kepada para pelaku IKM. Seperti program yang baru saja diresmikan oleh Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) yaitu Pengembangan IKM Kelapa Terpadu di Minahasa Selatan.

Sebanyak 50 pelaku IKM olahan kelapa dan turunannya mengikuti acara tersebut dan diproyeksikan untuk bergabung dengan E-Smart IKM. Dirjen IKMA Gati Wibawaningsih menuturkan bahwa salah satu persoalan IKM yang tergabung dengan E-Smart IKM adalah belum optimalnya penjualan secara online.

"Dari lima ribuan IKM yang terdaftar di E-Smart IKM hanya 4% saja yang telah sukses dan optimal dalam melakukan penjualan online. Jadi sembari meningkatkan jumlah IKM yang terdaftar ke E-Smart IKM, kami juga akan mengedukasi 96% sisanya untuk bisa berjualan online secara optimal," ujarnya pada KONTAN, Selasa (26/2).

Dari berbagai sektor industri yang tergabung dalam E-Smart IKM, sejauh ini sektor industri yang paling besar nilai penjualannya adalah IKM logam dengan nilai mencapai 40%. Sementara IKM makanan senilai 30% makanan, sedangkan sisanya adalah industri fashion, kerajinan tangan, dan lainnya.

Gati mengungkapkan bahwa E-Smart IKM ini tidak hanya sekadar memudahkan pelaku IKM untuk menjual produknya secara online. Namun data yang terkumpul di E-Smart IKM juga berguna bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang perlu diambil.

"Data tersebut nanti akan diolah oleh artificial intelegent dan hasilnya nanti bisa mengetahui sektor mana yang paling prospektif. Kami fokusnya untuk menggenjot ekspor, dengan adanya data yang terperinci, ini tentu lebih mudah untuk menentukan kebijakan sektor mana yang harus digenjot dan mana yang diperbaiki," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon