Manado. Pelaku industri kecil menengah / IKM di Provinsi Sulawesi Utara meminta agar pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan kemudahan dalam mengurus sertifikat halal. Ini demi pengembangan dan peningkatan daya saing IKM.

"Kami meminta pemerintah dan MUI memberikan kemudahan bagi IKM dalam mengurus sertifikat halal agar lebih murah dan bisa dijangkau," kata pelaku IKM di Sulut, Servie Kilis, Kamis (15/9).

Dia mengatakan biasanya mengurus sertifikat halal cukup mahal dan belum mampu dipenuhi oleh IKM yang berbasis rumah tangga. Padahal, produk IKM harus mencantumkan sertifikat halal karena tuntutan pasar.

"Kami mengharapkan IKM di Sulut ada pengecualian dalam pengurusan setifikat halal, mungkin bisa disubsidi oleh pemerintah," kata Servie pemilik CV Cahaya Pratama Samudera.

Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengembangan IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut Alwy Pontoh mengatakan memang produk yang memiliki sertifikat halal akan lebih mudah mengakses pasar. "IKM yang produknya memiliki sertifikat halal juga memiliki peluang untuk mengembangkan usaha lebih luas lagi," kata Alwy.

Memang, dari pemerintah ada beberapa IKM yang mendapatkan fasilitas sertifikat halal secara gratis. Namun tidak semua IKM di Sulut diakomodasi, karena jumlahnya cukup banyak hingga puluhan ribu usaha.

Oleh sebab itu, Alwy menjanjikan, pemerintah akan terus memberikan kemudahan-kemudahan lainnya, sehingga kinerja IKM Sulut lebih baik lagi dan produknya bisa diterima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto