KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menolak impor kereta rel listrik (KRL) bekas tahun ini.

Sebelumnya, Kementerian BUMN sempat membuka opsi untuk melakukan impor darurat beberapa rangkaian KRL bekas. Hal ini untuk mengantisipasi adanya sejumlah rangkaian KRL yang hendak dipensiunkan pada 2023-2024, sedangkan KRL baru buatan INKA baru selesai 2025 mendatang.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Kemenperin tidak mengenal istilah impor darurat KRL. "Kami tidak mengerti impor darurat itu apakah ada aturan perundang-undangan atau tidak," tukas Febri ketika ditemui awak media, Jumat (28/4).

Pemerintah tetap berpijak pada rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam hal ini, BPKP tidak merekomendasikan impor KRL bekas pada tahun 2023.

"Berdasarkan rapat koordinasi antara Kemenperin dan Kemenko Marves, maka hasil review dari BPKP menjadi patokan kami," ujar dia.

Baca Juga: BPKP Menolak, Kementerian BUMN Tetap Usulkan Impor KRL Bekas

Febri tidak bisa memastikan apakah bakal ada impor KRL bekas di sisa tahun ini. Kemenperin sendiri berperan dalam memberikan rekomendasi impor, sedangkan persetujuan impor berada di ranah Kementerian Perdagangan.

Namun, rekomendasi impor baru sangat bergantung pada hasil audit BPKP. Lantaran BPKP menilai bahwa impor KRL tidak diperlukan, maka Kemenperin tidak bisa memberi rekomendasi impor pada produk transportasi massal tersebut.

Merujuk berita sebelumnya, BPKP menilai bahwa PT KAI Commuter (KCI) masih dapat memenuhi kebutuhan penumpang dengan kondisi KRL sekarang. Sebab, rata-rata okupansi penumpang KRL pada 2023 diprediksi sekitar 62,75%, tahun 2024 sekitar 79,09%, dan tahun 2025 sekitar 83,04%.

KCI pernah menyebut bahwa tahun ini akan ada 10 kereta KRL yang bakal pensiun, sedangkan tahun 2024 bertambah lagi 19 kereta yang akan berhenti beroperasi. Alhasil, KCI memerlukan tambahan kereta untuk memenuhi kebutuhan penumpang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari