JAKARTA. Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) Melli Darsa menyebut penunjukkan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo, sebagai pilihan yang sangat mengecewakan.

“Kami sangat kecewa dengan Presiden Jokowi terkait pemilihan Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Pilihan Jokowi ini lebih terlihat sebagai ‘konsesi politik’, dan masalah kualifikasi keahlian hanya sebagai justifikasi atas konsesi politik itu,” tegas Melli melalui siaran pers, Jumat (21/11).

Melli sangat menyesalkan langkah Presiden Jokowi yang menempatkan dua politikus sekaligus di pos-pos jabatan hukum yaitu Prasetyo yang merupakan politikus Partai Nasdem untuk jabatan Jaksa Agung dan Yasonna Laoly merupakan politikus Partai PDIP untuk jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Ini makin menunjukkan Presiden Jokowi kurang paham masalah-masalah hukum, juga tidak cukup berani ambil keputusan yang berani terkait masalah hukum,” ungkap Melli. Melli mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi lebih hati-hati dan serius dalam memilih Jaksa Agung dan Menkumham, dan tidak hanya mengurus soal ekonomi saja. Karena, menurutnya, rakyat Indonesia memerlukan Presiden yang bisa membuat perubahan di segala bidang, termasuk di bidang hukum.

Melli menyatakan, sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY, walaupun mungkin ada beberapa perbaikan, masih dirasakan rakyat lambat, dan masyarakat masih punya masalah untuk mengakses sistem hukum yang adil, setara, terpadu, dan berkualitas tinggi. Peradilan masih tidak dapat diandalkan untuk menyelesaikan perselisihan dan untuk memastikan hak, kadang masih harus mengandalkan upaya koruptif.

“Presiden Jokowi punya pekerjaan rumah untuk membenahi banyak masalah hukum seperti itu,” ujarnya.

Melli menyoroti Menkumham yang malah sibuk mengurusi masalah partai di awal masa kerjanya dari pada masalah-masalah hukum yang lebih fundamental dan strategis seperti penegakan HAM dan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Demikian juga dengan Jaksa Agung, diharapkan bisa memisahkan kepentingan politik dengan kepentingan negara untuk antara lain menyelesaikan permasalahan hukum/HAM yang dapat memberi kesan bahwa ada ‘impunity’ atau ada orang-orang yang tidak dapat disentuh hukum di Indonesia.

“Jaksa Agung harusnya selama ini jadi pemeran utama dalam penegakkan hukum, tapi masyarakat lebih percaya kepada KPK yang lebih sedikit jumlah sumber daya manusianya,” cetus Melli.

Meski demikian, ILUNI FHUI berharap semoga Presiden Jokowi akan memaksa orang-orang pilihannya untuk benar-benar “kerja, kerja, kerja” dan buat perubahan berarti. Karena pemerintahannya akan dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Dia menambahkan, kalau 5 tahun lagi masalah akses keadilan masih buruk seperti saat ini, terlepas adanya pertumbuhan ekonomi, pemerintah ini tidak dapat dianggap sukses.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto