KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di dalam negeri diyakini tak bakal langsung memberi dampak bagi industri batubara untuk waktu dekat ini.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia berencana memanfaatkan fasilitas Energy Transition Mechanism (ETM) dari Asian Development Bank (ADB). ADB dikabarkan siap membantu Indonesia dan Filipina untuk mempensiunkan 50% Pembangkit Listrik batubara 10 tahun hingga 15 tahun ke depan. 

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia alias Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno mengungkapkan, pemerintah masih memiliki target besar dalam pengadaan pembangkit listrik di tanah air. Salah satunya lewat program 35.000 MW. "Investasinya terlalu besar, tidak dapat dipensiunkan sekarang," terang Djoko kepada Kontan, Kamis (4/11).

Baca Juga: PLTU batubara akan dipensiunkan, ini respons APBI

Djoko melanjutkan, saat ini pun sektor pembangkit batubara banyak yang mulai melakukan transformasi menuju coal clean energy dengan penerapan teknologi carbon capture, utilisation and storage (CCUS).

Dengan kondisi itu, maka kebutuhan batubara untuk dalam negeri pun diyakini masih akan tinggi. Bahkan, Djoko menjelaskan, jika merujuk Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2030 maka kebutuhannya sekitar 1,2% dari konsumsi dunia.

Selain itu, permintaan pasar ekspor pun dinilai masih cukup potensial. "Permintaan luar negeri yang utama (besar), Indonesia hanya membutuhkan 25% dari total produksi nasional," kata Djoko.

Sementara itu, Direktur PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dileep Srivastava belum bisa memberikan komentar lebih jauh. Menurutnya, sebaiknya menanti langkah lebih lanjut dan rencana formal dari pemerintah. Apalagi ada kebutuhan dana yang besar untuk dapat mengeksekusi rencana mempensiunkan PLTU.

"Mari tunggu informasi lebih lanjut dan rencana formal, juga kebutuhan dana mencapai US$ 30 miliar untuk melakukannya," kata Dileep kepada Kontan, Kamis (4/11).

Selanjutnya: Agar bisa pensiunkan PLTU Batubara, pemerintah butuh dana sebesar US$ 30 miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .