KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan jika banyak anggotanya yang mengalami penurunan okupansi drastis pada awal tahun 2025 ini. Penurunan ini akibat daya beli masyarakat lemah dan efisiensi yang dilakukan pada Kementerian dan Lembaga (K/L).

Dalam merespons hal ini, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengatakan jika pihaknya telah bertemu dan sedang melakukan pembahasan dengan PHRI.

"Nah, kami sedang melakukan diskusi dengan teman-teman di PHRI, ingin melihat banget sebenarnya seberapa besar sih efisiensi pemerintah, ke depan harus seperti apa, kami susun bersama terus terang dengan dengan teman-teman industri," terang Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa dalam konferensi pers UN Tourism 37th CAP-CSA di Hotel Mulia, Rabu (16/4).

NHM Gelar Simulasi Tanggap Darurat Karhutla untuk Perkuat Kesiapsiagaan

Baca Juga: Okupansi Turun, Kemenpar Ajak Pebisnis Hotel Cari Potensi Pasar Baru

Ia membenarkan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan K/L ini memang berdampak pada industri perhotelan. Ditambah lagi, daya beli masyarakat yang lemah di awal tahun 2025 ini menambah okupansi di bisnis perhotelan drop. 

Bahkan di hari kelima Lebaran 2025, okupansi keterisian hanya 20% dari total 800.000 kamar yang disediakan oleh seluruh anggota PHRI.

Dari sinilah Rizki mengajak pelaku usaha perhotelan untuk memetakan kategori mana yang paling terdampak dari adanya kebijakan tersebut. Misalnya, kategori untuk hotel leisure (bersantai) atau hotel yang menjalankan aktivitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

"Saya akan tanya berapa persen yang MICE-nya (yang terdampak), berapa yang leisure, hotel-hotel harus bisa mengidentifikasi itu per jenis kategori, kemudian juga wisman, wisnus. itu tolong gambarkan berapa, sehingga kami dapat data yang jelas," paparnya.

Baca Juga: Karyawan Hotel Dibayang-bayangi PHK di Jawa Timur Imbas Efisiensi Anggaran

Oleh sebab itu, perlu inovasi dari para pelaku usaha perhotelan untuk melakukan diversifikasi pasar.

Ada pun Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohamad Paham, mengatakan jika diversifikasi pasar bisnis perhotelan bisa menyasar beberapa kebutuhan berikut:

Pertama, menyasar pasar korporasi. "Meskipun pemerintah terdampak corporate tetep hidup. Bisa lewat bussiness trip ataupun meeting both of director," terang Martini.

Kedua, bisa menyasar komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Misalnya komunitas penggemar teh, otomotif, dan lainnya.

Ketiga, menyasar siswa sekolah dengan study tour. "Tetapi sebenarnya dari para Pemda ini bukan melarang tapi mengefisiensikan beban study tour tapi supaya tidak membebani orang tua. Sebenarnya diperbolehkan tetapi di lokal area," tambahnya.

Baca Juga: Potensi Pasar Besar, United Motor Buka Diler Resmi di Kalimantan Barat

Martini menegaskan jika pelaku usaha perhotelan bersama pemerintah perlu menggali peluang-peluang diversifikasi pasar seperti ini. Sehingga, meski diberlakulan efisiendi pada K/L, ke depan bisnis perhotelan masih dapat berjalan dengan baik.

"Nah potensi seperti ini lah yang kami dengan PHRI harus terus kita gali. Jangan di-lay on 100% dengan goverments spending," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News