KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Eropa telah melarang lembaga pemeringkat kredit teratas untuk melakukan pemeringkatan utang negara maupun perusahaan-perusahaan Rusia. Larangan tersebut sebagai bagian dari paket sanksi terbaru dari Uni Eropa.

Imbasnya, S&P Global Ratings akan menarik peringkat semua perusahaan asal Rusia sebelum 15 April 2022. Keputusan itu muncul beberapa Minggu setelah perusahaan induk S&P Global menangguhkan operasi di Rusia.

Lembaga pemeringkat ini bergabung dengan perusahaan global lain yang hengkang dari Rusia. S&P Global turut memboikot perusahaan - perusahaan Rusia setelah Uni Eropa melarang lembaga ini memberikan peringkat kredit kepada badan hukum, entitas atau badan yang didirikan di Rusia.

Finex dan Human Initiative Luncurkan HOME Learning Center

Sanksi Barat telah membekukan sebagian besar aset bank sentral Rusia senilai US$ 640 miliar. Kemudian melarang beberapa bank dari sistem pembayaran global SWIFT dan membuat rubel jatuh bebas.

Baca Juga: S&P Pangkas Peringkat Rusia Jadi CC dengan Risiko Default Utang

Tak hanya S&P Global, Moody's dan Fitch juga menghentikan operasi di Rusia awal bulan ini. Ketiganya akan mengambil risiko kehilangan lisensi mereka untuk beroperasi di Uni Eropa jika melanggar larangan tersebut.

Ketiganya juga menarik beberapa peringkat terhadap perusahaan-perusahaan Rusia yang telah dikenai sanksi terberat AS yakni Office of Foreign Assets Control (OFAC). Langkah Uni Eropa akan memaksa lusinan lain perusahaan Rusia diperlakukan serupa.

S&P Global menolak mengomentari pengumuman Komisi Eropa ketika ditanya oleh Reuters. Sementara Moody's tidak menanggapi email atau panggilan.

Hanya Fitch yang merespon. "Mematuhi semua peraturan yang relevan untuk lembaga pemeringkat kredit," katanya.

Langkah-langkah lain dalam paket sanksi baru Uni Eropa termasuk larangan impor produk baja Rusia yang saat ini di bawah tindakan pengamanan Uni Eropa. Larangan itu diperkirakan akan menghilangkan pendapatan ekspor Rusia hingga sebsar 3,3 miliar euro atau US$ 330,15 juta.

Ada juga larangan ekspor barang-barang mewah seperti mobil mewah dan perhiasan. Termasuk, peningkatan jumlah orang kaya yang dikenai sanksi karena memiliki hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.