KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Prasetyo Hadi menyebut pemerintah membuka opsi penghapusan kelas beras medium dan premium di pasaran. Hal ini untuk mengatasi kasus oplosan beras yang merugikan masyarakat. 

Praseto mengatakan rencana ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya presiden juga merespon positif atas usulan ini. 

"Ya, itu kan dalam rangka mencari jalan keluar tadi. Untuk memastikan bahwa terutama konsumen dan masyarakat itu mendapatkan haknya yang sesuai, itu kita cari cara terus," kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jum'at (25/7). 

Tugu Insurance Perkuat Strategi Untuk Dorong Pertumbuhan Bisnis

Menurutnya, Prabowo juga sudah meminta kepada aparat penegak hukum untuk turut mengusut praktik oplos beras ini. 

Pihaknya menekankan bahwa pemerintah tak segan-segan menindak produsen yang  membandel dan tak patuh pada aturan Harga Eceran Tertinggi (HET). 

"Bapak presiden sudah memerintahkan Kapolri, Kejaksaan untuk memeriksa dan menindak tegas jika ada terjadi pelanggaran-pelanggaran," tegasnya. 

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan bahwa 212 merek beras di 10 provinsi bermasalah, dengan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik serupa.

“Kami akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan pangan rakyat. Pelaku harus dihukum berat untuk efek jera,” katanya dalam keterangan resminya. 

Saat ini pemerintah juga memperketat pengawasan distribusi beras SPHP yang berlangsung di seluruh Indonesia dengan melibatkan  satgas pangan dan jajaran kepolisian di daerah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News