Imbau Publik Tak Protes Program MBG, Purbaya: Untuk Pemerataan & Stabilitas Sosial



KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar publik tidak terus menerus mengomentari negatif terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), ataupun program pemerintah lainnya.

Menurutnya, program-program pemerintah termasuk MBH merupakan pilar pembangunan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Selain itu program tersebut juga diusung untuk pemerataan dan stabilitas sosial serta politik.

“Kalau itu enggak ada, high economic growth-nya enggak bisa tercipta. Jadi jangan protes, MBG Ini memang program yang diperlukan oleh masyarakat,” tutur Purbaya dalam agenda Economic Outlook 2026, Kamis (12/2/2026).


Ia membeberkan, dalam merancang berbagai program, pemerintah amat serius dalam merancang program tersebut, agar fondasi perekonomian tetap terjaga.

Baca Juga: Soal Isu Misbakhun Jadi Ketua OJK, Purbaya: Rumor Itu Mungkin Salah

Sejalan dengan itu, Purbaya juga menyampaikan masih banyak pihak yang bingung membaca arah strategi ekonomi pemerintahan Prabowo. Namun ia menyebut, kerangka besarnya bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan, serta stabilitas sosial.

Purbaya juga menyoroti banyaknya banyaknya masyarakat yang turun ke jalan dan melakukan protes di seluruh Indonesia tanpa komando menunjukkan adanya persoalan pada pertumbuhan ekonomi. Namun, menurutnya, meskipun pemerintah memiliki berbagai program seperti MBG dan lainnya, ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, program-program tersebut tidak dapat berjalan optimal.

Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa pada level pertumbuhan ekonomi tertinggi sekalipun, jika tidak ada pemerataan, kondisi itu tetap akan menimbulkan instabilitas sosial yang dapat dengan cepat merembet ke ranah politik.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sejak September 2025 lalu, pihaknya berupaya menghidupkan kembali mesin-mesin pertemuan ekonomi melalui penguatan sektor fiskal, moneter, dan sektor riil.

Baca Juga: SMF Menambah Utang Demi Kejar Target FLPP Tahun 2025

Dari sisi fiskal, ia mendorong kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah, agar mempercepat dan mengefektifkan belanja. Ia mengakui sebagian pihak sempat merasa tidak nyaman dengan dorongan tersebut, namun tetap menjalankan tugas dengan baik.

Dengan langkah itu, ia memastikan seluruh transisi fiskal, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, telah masuk ke dalam sistem perekonomian.

Selanjutnya: Biaya Kepatuhan Sekuritas Melonjak, Siap-siap Hadapi Perubahan Ini

Menarik Dibaca: Promo Alfamart Serba Gratis 12-15 Februari 2026, Campina-Lifebuoy Beli 2 Gratis 1

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News