KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dana Moneter Internasional (IMF) sedang mengupayakan dibukanya lebih banyak akses menuju bantuan, terutama untuk negara-negara yang merasakan lonjakan harga pangan akibat perang di Ukraina.

Dilansir dari Reuters, rencana ini telah dibahas dalam pertemuan dewan eksekutif hari Senin (12/9). Setelah ini rencana akan dipresentasikan pada sesi dewan informal.

Kebijakan baru ini nantinya akan memungkinkan IMF untuk membantu Ukraina dan negara-negara lain yang merasakan dampak langsung dari perang lewat program dana reguler.

Baca Juga: IMF dan Sri Lanka Mencapai Kesepakatan Awal untuk Pinjaman Senilai US$2,9 Miliar

Sumber anonim yang dihubungi Reuters belum bisa menjelaskan secara detail, mengingat rencana ini masih dalam peninjauan. Ukuran dan ruang lingkup bantuan pun masih belum jelas.

Disebutkan bahwa pemungutan suara resmi untuk kebijakan ini diharapkan bisa terjadi sebelum pertemuan tahunan IMF pada Oktober.

Jika disetujui, batasan akses yang ada akan ditingkatkan dan semua negara anggota IMF bisa meminjam hingga 50% lebih banyak dari kuota awal. 

Kuota yang ada saat ini diatur di bawah Instrumen Pembiayaan Cepat IMF dan Instrumen Kredit Cepat yang melayani negara-negara berpenghasilan rendah.

Beberapa pihak yang terlibat dalam pembicaraan mengakui bahwa konsep yang dirancang sangat sederhana, namun dapat membantu banyak negara.

Baca Juga: PBB: Krisis Pangan Global Terkait dengan Keterjangkauan, Bukan Ketersediaan

Harga pangan melonjak secara global sebagai akibat dari perang di Ukraina. Pemblokiran rute distribusi, sanksi ekonomi, hingga pembatasan perdagangan lain secara praktis membuat banyak negara sulit mendapatkan bahan pangan esensial.

PBB sejauh ini telah berhasil membantu lahirnya kesepakatan yang dilanjutkannya ekspor gandum dari pelabuhan Ukraina ke banyak wilayah. Pengiriman yang dimulai minggu lalu pun perlahan mulai membantu meningkatkan arus perdagangan dan menurunkan harga.

Banyak negara miskin saat ini semakin menderita kekurangan pangan dan kelaparan parah. Kondisi ini yang pada akhirnya mendorong IMF untuk membuka peluang perluasan akses bantuan, meski belum jelas berapa banyak negara yang nantinya akan memohon bantuan.