KONTAN.CO.ID - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mendesak negara-negara maju dan berkembang segera memperkuat disiplin fiskal dengan menekan belanja pemerintah, mengurangi defisit anggaran, dan menurunkan tingkat utang. Langkah ini dinilai mendesak di tengah kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah yang semakin memperberat biaya pembayaran utang. Melansir
Reuters, Kepala Departemen Urusan Fiskal IMF Rodrigo Valdes mengatakan, penundaan konsolidasi fiskal hanya akan membuat penyesuaian anggaran semakin sulit dan mahal pada tahun-tahun mendatang.
Baca Juga: Iran Ubah Taktik Serang Kapal di Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Terancam Apalagi, rata-rata utang publik global diperkirakan segera mencapai 100% dari produk domestik bruto (PDB), level tertinggi sejak Perang Dunia II. “Realisasi fiskal tahun ini lebih buruk daripada perkiraan enam bulan lalu, dan lebih buruk dibandingkan setahun lalu,” kata Valdes kepada Reuters, menjelang pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bangkok, Rabu (14/10/2026). Menurut Valdes, sebagian besar negara justru menghadapi kecenderungan peningkatan belanja, bukan memperketat pengeluaran untuk memperbaiki kondisi fiskal. Dalam publikasi blog yang dirilis pada Rabu, IMF menegaskan bahwa semakin lama pemerintah menunda penyesuaian fiskal, semakin berat pula beban yang harus ditanggung. Penundaan berpotensi meningkatkan beban bunga utang, memperbesar kerentanan fiskal, dan mempersempit ruang pemerintah untuk merespons gejolak ekonomi. IMF menilai, negara-negara maju dengan tingkat utang tinggi perlu membangun dukungan politik untuk menjalankan rencana konkret dalam mengendalikan biaya pinjaman dalam jangka menengah. Langkah tersebut juga penting untuk membatasi dampak rambatan tekanan fiskal ke negara lain.
Baca Juga: Inflasi Produsen China Melampaui Ekspektasi, CPI Masih Tertahan Sementara itu, kondisi pembiayaan di sejumlah negara berkembang dan pasar negara berkembang masih relatif mendukung. Namun, IMF mengingatkan kondisi tersebut belum tentu bertahan lama sehingga pemerintah perlu mengurangi kerentanan fiskal dan memperkuat pengelolaan utang. Bagi negara berpendapatan rendah yang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan eksternal, IMF menyarankan penguatan sistem perpajakan dan peningkatan efisiensi belanja pemerintah. Imbal hasil obligasi naik, beban bunga meningkat Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang dalam beberapa bulan terakhir dipicu sejumlah faktor, antara lain harga minyak yang tinggi, inflasi yang persisten, meningkatnya kebutuhan investasi, serta pertumbuhan investasi kecerdasan buatan (AI) yang lebih tinggi dari perkiraan. IMF mencatat, rata-rata imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun kelompok negara G7 meningkat lebih dari 110 basis poin antara Februari dan September. Angka tersebut mencapai level tertinggi dalam hampir dua dekade.
Baca Juga: Saham Chip Asia Bangkit Rabu (14/10), Pasar Menanti Data CPI AS Sejalan dengan kenaikan imbal hasil, rata-rata efektif biaya pembiayaan pemerintah diproyeksikan meningkat menjadi 3,7% pada 2031, dibandingkan 2,3% pada 2021. Di Amerika Serikat (AS), pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai 5,3% dari PDB, meningkat dari 2,8% sebelum pandemi Covid-19. Besaran tersebut diproyeksikan setara dengan pengeluaran pemerintah AS untuk program jaminan sosial atau Social Security. Tekanan bahkan lebih besar di negara-negara berpendapatan rendah. Pembayaran bunga utang saat ini menyerap lebih dari 15% penerimaan pajak mereka, dibandingkan rata-rata sekitar 9% pada periode 2011–2019.
