KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa perkembangan ekonomi dan kemajuan kecerdasan buatan (AI) yang pesat mengancam akan memperlebar kesenjangan antara ekonomi maju dan berkembang, terutama mengingat penurunan tajam dalam bantuan pembangunan.

Kepala IMF Kristalina Georgieva  mengatakan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) mengakui tanggung jawabnya untuk membantu membiayai negara-negara saat dibutuhkan, dan mendesak negara-negara anggota IMF untuk memenuhi janji mereka dalam meningkatkan pendanaan bagi Poverty Reduction and Growth Trust (Dana Perwalian Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan), yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah atau tanpa bunga bagi negara berpenghasilan rendah.

IMF juga meminta negara anggota untuk mengisi kembali Catastrophe Containment and Relief Trust (Dana Perwalian Penanggulangan dan Pemulihan Bencana), sebuah dana khusus yang memberikan hibah untuk keringanan dan penghapusan pembayaran utang bagi negara-negara anggota termiskin dan paling rentan.

Baca Juga: Filipina Ingatkan Asia untuk Waspadai Krisis Keuangan Susulan, Ini Alasannya

Georgieva mengatakan bahwa imbal hasil (yield) acuan yang lebih tinggi di negara-negara maju berdampak pada pasar negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah. 

Rata-rata biaya pembayaran utang telah meningkat menjadi 14% dari pendapatan, naik dari 6% pada satu dekade lalu, meskipun beban utang secara keseluruhan telah berkurang, katanya.

"Risiko divergensi ini paling berbahaya bagi mereka yang sudah tertinggal jauh," ujarnya dalam konferensi pers selama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok, Thailand.

Menurutnya, biaya bahan bakar dan pangan yang lebih tinggi, penurunan bantuan pembangunan, serta minat yang rendah terhadap investasi berisiko tinggi memberikan tekanan pada banyak negara tersebut, terlepas dari kerja keras yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.

Minggu ini, IMF menyoroti risiko signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas keuangan yang timbul dari potensi berakhirnya lonjakan investasi AI, meningkatnya tingkat utang, dan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. 

Lembaga tersebut memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 3,1% pada tahun 2026. Disebutkan pula bahwa hampir seluruh negara berkembang diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun tersebut.

Baca Juga: IMF: Perlambatan AI & Kenaikan Yield Obligasi Jadi Risiko yang Mengancam Pasar Global

Para pejabat dari negara-negara berkembang memperingatkan bahwa meningkatnya biaya pembayaran utang menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan yang inklusif.

Menteri Keuangan Nigeria, Taiwo Oyedele, yang memimpin kelompok negara berkembang Group of 24 (G-24), pada hari Selasa menyatakan bahwa negara-negara berkembang membayar biaya utang US$ 500 miliar lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju, meskipun mereka menghadapi defisit anggaran yang kian melebar.

Georgieva mengatakan bahwa negara-negara maju seperti AS merupakan pihak yang "paling lalai" dalam memulihkan bantalan fiskal sejak pandemi Covid, sementara banyak negara berkembang telah berupaya meningkatkan ketahanan mereka dengan memperkuat institusi masing-masing.

Ia menyebutkan bahwa IMF telah merestrukturisasi PRGT—fasilitas pendanaan bagi negara-negara berpenghasilan rendah—guna melipatgandakan penyaluran pinjaman ke negara-negara tersebut, namun para anggota perlu memenuhi komitmen pendanaan mereka; ia tidak merinci lebih lanjut mengenai janji bantuan yang belum terealisasi atau tertunda.

IMF juga mendorong pemberian kontribusi bagi CCRT, fasilitas yang menurutnya sangat mendesak untuk segera diisi kembali mengingat seringnya fasilitas tersebut digunakan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: IMF Sepakati Pendanaan US$345 Juta untuk Bantu Pemulihan Ekonomi Sri Lanka

Georgieva menyatakan optimismenya bahwa Senegal—negara terbaru yang mengajukan keringanan utang melalui kerangka kerja bersama G-20 (Common Framework for Debt Treatments)—akan dapat menyelesaikan proses restrukturisasi dengan cepat, seraya mencatat bahwa IMF telah mencapai kesepakatan tingkat staf mengenai program pinjaman senilai 2,2 miliar dolar AS untuk negara di Afrika Barat tersebut.