TOKYO. Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) mendesak Jepang untuk tidak menarik stimulus fiskal dan terus melonggarkan kebijakan moneter. Ini karena ada risiko pelemahan konsumsi serta guncangan eksternal. Bank of Japan diminta mempertahankan pelonggaran moneter. Terutama pembatasan suku bunga jangka panjang. Tapi kebijakan kepemilikan obligasi pemerintah senilai ¥ 80 triliun setara US$ 721 miliar harus sedikit demi sedikit dikurangi. Deputi Managing Director IMF David Lipton kepada Reuters mengatakan, terlalu dini bagi BOJ mencari jalan keluar dari stimulus moneter karena target inflasi 2% masih sangat jauh dari target. "BOJ harus hati-hati mengkalibrasi kebijakan kurva imbal hasil jika risiko penurunan terwujud untuk memberikan pelonggaran moneter tambahan," ujar Lipton. IMF juga memuji agenda ekonomi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang dikenal Abenomics untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejak 2012. Kebijakan ini mempersempit kesenjangan upah karyawan reguler dan kontrak yang melakukan tugas sama. Abe juga mengurangi jam lembur berlebihan.
IMF: Pelonggaran moneter Jepang tak berubah
TOKYO. Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) mendesak Jepang untuk tidak menarik stimulus fiskal dan terus melonggarkan kebijakan moneter. Ini karena ada risiko pelemahan konsumsi serta guncangan eksternal. Bank of Japan diminta mempertahankan pelonggaran moneter. Terutama pembatasan suku bunga jangka panjang. Tapi kebijakan kepemilikan obligasi pemerintah senilai ¥ 80 triliun setara US$ 721 miliar harus sedikit demi sedikit dikurangi. Deputi Managing Director IMF David Lipton kepada Reuters mengatakan, terlalu dini bagi BOJ mencari jalan keluar dari stimulus moneter karena target inflasi 2% masih sangat jauh dari target. "BOJ harus hati-hati mengkalibrasi kebijakan kurva imbal hasil jika risiko penurunan terwujud untuk memberikan pelonggaran moneter tambahan," ujar Lipton. IMF juga memuji agenda ekonomi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang dikenal Abenomics untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejak 2012. Kebijakan ini mempersempit kesenjangan upah karyawan reguler dan kontrak yang melakukan tugas sama. Abe juga mengurangi jam lembur berlebihan.