KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sri Lanka kembali mendapat akses pendanaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) setelah lembaga tersebut mencapai kesepakatan tingkat staf (staff-level agreement) untuk pencairan dana sekitar US$345 juta.

Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari tinjauan ketujuh atas program Extended Fund Facility (EFF) senilai US$2,9 miliar yang diberikan IMF kepada Sri Lanka. Negara tersebut masih dalam proses pemulihan dari krisis ekonomi parah pada 2022 yang dipicu antara lain oleh kekurangan devisa.

Namun, pencairan dana tersebut belum final. Kesepakatan tingkat staf masih harus mendapat persetujuan Dewan Eksekutif IMF. Pencairan juga bergantung pada sejumlah persyaratan, termasuk penyusunan anggaran Sri Lanka untuk 2027 yang akan diajukan ke parlemen bulan depan.

Baca Juga: G7 Sepakat Lepas 100 Juta Barel Minyak dan Diesel dari Cadangan Darurat

IMF juga akan menyelesaikan peninjauan atas jaminan pembiayaan untuk memastikan kontribusi pendanaan dari mitra multilateral serta menilai apakah proses restrukturisasi utang Sri Lanka sudah memadai.

"Kesepakatan ini membuka jalan bagi pencairan sekitar US$345 juta setelah seluruh persyaratan tinjauan terpenuhi," kata IMF dalam pernyataannya, Minggu (4/10).

Jika tinjauan tersebut selesai dan mendapat persetujuan, dana yang diterima Sri Lanka akan setara dengan sekitar US$345 juta dalam bentuk Special Drawing Rights (SDR). Dengan pencairan itu, total dana yang telah disalurkan IMF kepada Sri Lanka melalui program tersebut akan mencapai sekitar US$2,7 miliar.

Pada Mei 2026, IMF memperkirakan ekonomi Sri Lanka tumbuh 3% tahun ini. Saat itu, IMF juga menyetujui pencairan dua tahap sekaligus senilai US$700 juta untuk memperkuat cadangan devisa negara tersebut.

Baca Juga: Arab Saudi Akan Fokuskan Dana Investasi US$ 925 Miliar untuk Ekonomi Domestik

Meski pemulihan terus berjalan, IMF masih melihat sejumlah risiko terhadap perekonomian Sri Lanka. Negara yang mengimpor seluruh kebutuhan bahan bakarnya itu menghadapi ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah, perkembangan perdagangan global, serta dampak fenomena cuaca El Niño.

IMF juga mendorong pemerintah Sri Lanka untuk membiarkan harga bahan bakar domestik menyesuaikan dengan harga internasional. Namun, kebijakan tersebut tetap perlu disertai perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan.