KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Moneter Internasional (IMF) menilai banyak bank sentral di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, dan Kaukasus masih membutuhkan perlindungan yang lebih kuat dari tekanan politik dan tuntutan pembiayaan pemerintah. Penguatan independensi dinilai penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali, terutama ketika kawasan tersebut kembali menghadapi risiko kenaikan harga akibat gejolak ekonomi dan energi. Dalam kajian yang dirilis Selasa (2/6/2026), IMF menyebut independensi bank sentral kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya tekanan agar kebijakan moneter mengakomodasi kebutuhan fiskal pemerintah.
Baca Juga: Bank Mandiri Terbitkan Global Bond Senilai US$ 750 Juta, Ini Peruntukannya Menurut IMF, negara-negara yang memiliki perlindungan kelembagaan lebih kuat cenderung lebih mampu mengendalikan inflasi, terutama saat menghadapi guncangan ekonomi yang tidak terduga. IMF menegaskan bahwa independensi bank sentral, yang didukung kerangka kebijakan moneter yang kuat, berperan penting dalam menjaga stabilitas harga. Meskipun tidak dapat mencegah lonjakan harga energi atau pangan, bank sentral yang independen dinilai lebih efektif mencegah kenaikan harga tersebut berubah menjadi inflasi berkepanjangan. Kajian itu menunjukkan bahwa peningkatan independensi bank sentral yang signifikan dapat menurunkan inflasi sekitar setengah poin persentase dalam satu tahun, dengan dampak yang semakin besar dalam jangka panjang. Namun, manfaat tersebut tidak langsung terasa karena reformasi hukum dan kelembagaan umumnya membutuhkan waktu untuk diterapkan, sementara independensi formal belum tentu tercermin dalam praktik.
Baca Juga: Bank Permata Cetak Laba Bersih Rp 3,58 Triliun di Tahun 2025 IMF menemukan bahwa negara-negara yang menerapkan kerangka target inflasi, terutama di kawasan Kaukasus dan Asia Tengah, memiliki tingkat independensi hukum yang lebih kuat serta mandat stabilitas harga yang lebih jelas. Contohnya adalah Armenia, Georgia, Kazakhstan, dan Uzbekistan yang mampu merespons lonjakan inflasi pascapandemi dengan menaikkan suku bunga secara cepat. Sementara itu, negara-negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap juga mencatat hasil pengendalian inflasi yang relatif lebih baik karena didukung oleh jangkar nominal yang kredibel. Kelompok ini mencakup Azerbaijan, negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Irak, Yordania, Mauritania, dan Maroko. Sebaliknya, pengendalian inflasi terbukti lebih sulit di negara-negara yang memiliki kerangka kebijakan moneter lebih lemah atau menghadapi tekanan fiskal yang besar. IMF menyoroti Lebanon sebagai contoh ekstrem, di mana krisis ekonomi memicu inflasi yang tidak terkendali. Selain itu, tingginya utang domestik di Mesir dan Pakistan dinilai dapat menghambat kemampuan bank sentral untuk menaikkan suku bunga dengan cepat ketika diperlukan.
Baca Juga: Bank Jakarta Perkuat Transformasi di Tengah Dinamika Industri Perbankan IMF juga menandai Aljazair, Mesir, Yordania, Maroko, dan Pakistan sebagai negara dengan tingkat pinjaman pemerintah dari sistem perbankan yang relatif lebih tinggi dibanding rata-rata kawasan. Kondisi tersebut menjadi indikasi dominasi fiskal, yakni ketika kebutuhan pembiayaan pemerintah mulai memengaruhi ruang gerak kebijakan moneter. Menurut IMF, situasi semacam ini dapat menyulitkan bank sentral menjalankan tugas utamanya dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
