Implementasi B50 Belum Jadi Ancaman Ekspor Sawit Tahun Ini



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Implementasi mandatori biodiesel 50 (B50) yang mulai berlaku sejak Juli 2026 dinilai belum akan memangkas volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia pada tahun ini. Meski serapan domestik meningkat, tambahan kebutuhan bahan baku untuk program B50 masih dapat dipenuhi tanpa mengurangi pasokan ekspor secara signifikan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan, tambahan kebutuhan CPO akibat implementasi B50 pada 2026 diperkirakan hanya sekitar 1,5 juta ton. Bahkan realisasinya berpotensi lebih rendah karena pelaksanaan B50 masih memasuki masa transisi selama dua bulan sehingga belum berjalan penuh.

"Kalau tahun 2026 ini seharusnya belum mengurangi volume ekspor, sebab penambahan kebutuhan bahan baku CPO maksimum sekitar 1,5 juta ton, bahkan kemungkinan kurang karena ada masa transisi dua bulan, jadi belum full dilaksanakan," ujar Eddy kepada Kontan, Selasa (4/8/2026).


Baca Juga: META Optimistis Prospek Bisnis Air Bersih Tetap Cerah, Ditopang Permintaan Industri

Dengan demikian, kebutuhan bahan baku CPO untuk program biodiesel sepanjang 2026 diperkirakan mencapai sekitar 14,5 juta ton. Menurut Eddy, volume tersebut masih dapat dipenuhi dari produksi nasional sehingga belum memberikan tekanan terhadap ekspor.

"Jadi kebutuhan bahan baku CPO untuk biodiesel tahun ini sekitar 14,5 juta ton, ini masih aman," tambahnya.

Pernyataan tersebut merespons penilaian Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut implementasi B50 berpotensi memengaruhi volume ekspor CPO Indonesia pada semester II-2026 seiring meningkatnya konsumsi domestik.

BPS juga mencatat kinerja ekspor CPO dan produk turunannya mulai melambat. Pada semester I-2026, nilai ekspor CPO dan turunannya hanya tumbuh 7,32% secara tahunan, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 24,80% pada periode yang sama tahun lalu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi mandatori B50. Melalui kebijakan yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026, Indonesia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan biodiesel dengan campuran 50%. Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut mampu menghemat devisa hingga Rp 170 triliun.

Meski demikian, GAPKI sebelumnya memperkirakan ekspor sawit akan menghadapi tekanan dalam jangka menengah akibat meningkatnya konsumsi domestik dan terbatasnya pertumbuhan produksi.

Wakil Sekretaris Jenderal GAPKI Lolita Bangun mengatakan produksi sawit nasional sepanjang 2026 diperkirakan hanya tumbuh kurang dari 2%. Kenaikan produksi tersebut tertahan oleh dampak El NiƱo sejak Mei 2026, penurunan kualitas agronomis tanaman, serta masih berlangsungnya program peremajaan (replanting) kebun.

Di sisi lain, penerapan B50 diperkirakan meningkatkan kebutuhan CPO domestik sekitar 1,9 juta ton dibandingkan alokasi program B40 tahun sebelumnya. Total kebutuhan bahan baku CPO untuk B50 diperkirakan mencapai sekitar 14,6 juta ton.

"Angka ini masih dapat dipenuhi, tetapi membawa risiko terhadap volume ekspor," ujar Lolita dalam keterangan resmi, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kombinasi pertumbuhan produksi yang terbatas dengan meningkatnya serapan domestik akan mengurangi pasokan yang tersedia untuk pasar internasional. Kondisi tersebut sekaligus diperkirakan menjaga harga CPO tetap tinggi setelah rata-rata mencapai US$ 1.432 per metrik ton pada semester I-2026.

Dari sisi pasar ekspor, China diperkirakan tetap menjadi tujuan utama minyak sawit Indonesia. Sepanjang 2025, ekspor ke negara tersebut meningkat 12% menjadi hampir 6 juta ton, terutama didominasi produk hilir seperti minyak sawit olahan dan oleokimia.

Sebaliknya, pengiriman ke India turun 18%, sedangkan ekspor ke Uni Eropa dan Amerika Serikat masing-masing melemah 3% dan 1%. Sementara itu, ekspor ke sejumlah pasar nontradisional menunjukkan pertumbuhan, antara lain Malaysia naik 52%, Bangladesh meningkat 48%, kawasan Afrika tumbuh 31%, dan Rusia bertambah 17%.

Selain tantangan pasokan, industri sawit juga menghadapi kenaikan biaya produksi. Harga pupuk dilaporkan naik sekitar 30% sejak Maret 2026 setelah China membatasi ekspor pupuk. Harga bahan bakar industri juga melonjak dari sekitar Rp 15.000 menjadi Rp 29.000 per liter sehingga meningkatkan biaya operasional perkebunan.

Di sektor hilir, gangguan pelayaran melalui Terusan Suez memaksa kapal tujuan Eropa memutar melalui Afrika. Kondisi tersebut, ditambah kenaikan premi asuransi akibat meningkatnya risiko keamanan, diperkirakan mendorong kenaikan biaya logistik dan asuransi sekitar 50% dibandingkan kondisi normal.

Ke depan, pelaku industri juga harus beradaptasi dengan sejumlah kebijakan baru pemerintah, seperti kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5%, kewajiban penempatan devisa hasil ekspor, hingga penataan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut GAPKI, berbagai tantangan tersebut membuat industri perlu mempercepat hilirisasi melalui pengembangan produk bernilai tambah tinggi, seperti specialty chemicals, bioplastik, bio-pelumas, dan surfaktan berbasis sumber daya terbarukan.

Baca Juga: VinFast Gandeng Green SM, Dorong Mobil EV Jadi Sumber Pendapatan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News