KONTAN.CO.ID - Rencana pemerintah menerapkan program mandatori biodiesel 50% atau B50 mulai 1 Juli 2026 kembali menjadi sorotan. Pasalnya, implementasi B50 dinilai tidak hanya berkaitan dengan penghematan impor solar fosil, tetapi juga berpotensi menekan devisa ekspor crude palm oil (CPO).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, potensi penghematan devisa dari program B50 masih bervariasi.

Pemerintah memperkirakan penghematan devisa mencapai Rp 139,8 triliun pada 2026, sedangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan nilainya bisa mencapai Rp 157,28 triliun.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Menurut Yusuf, perbedaan angka tersebut terjadi karena implementasi B50 baru dimulai pada semester II-2026 sehingga belum mencerminkan operasional penuh selama satu tahun.

“Angka Rp 139,8 triliun belum sepenuhnya mencerminkan dampak B50 selama satu tahun operasi penuh. Penghematan devisa umumnya dihitung dari sisi berkurangnya impor solar, padahal ada sisi lain yang juga perlu diperhitungkan, yakni potensi penurunan devisa ekspor CPO karena sebagian pasokan sawit dialihkan untuk kebutuhan biodiesel domestik,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (28/5/2026).

Yusuf menilai, secara ekonomi makro penurunan impor belum tentu identik dengan penghematan bersih terhadap neraca pembayaran. Meski demikian, dampaknya terhadap stabilitas neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah cenderung positif.

Baca Juga: APBN Tertekan, Pemerintah Perketat Pengawasan Pajak Orang Tajir dan Grup Usaha

Ia menjelaskan, berkurangnya impor solar otomatis akan menekan kebutuhan dolar AS untuk membiayai impor energi. Kondisi ini dinilai penting di tengah posisi rupiah yang sudah mendekati Rp 17.800 per dolar AS.

“Dalam situasi cadangan devisa yang beberapa bulan terakhir juga mengalami penurunan, kebijakan seperti B50 bisa menjadi bantalan untuk mengurangi tekanan di sektor migas yang selama ini menjadi sumber utama defisit perdagangan energi,” katanya.

Namun demikian, Yusuf mengingatkan dampak positif tersebut tidak bisa dibaca secara terlalu sederhana. Pasalnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan ekspor sawit cenderung stagnan.

“Defisit migas mengecil, tetapi surplus nonmigas juga berpotensi ikut menurun. Efek akhirnya terhadap rupiah tetap positif, hanya saja kemungkinan tidak sebesar yang sering tergambar dari angka penghematan devisa tadi,” tuturnya.

Dari sisi efektivitas, Yusuf menilai program B50 tetap layak dijalankan guna memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan ekosistem industri, terutama dari sisi pendanaan dan kapasitas produksi.

Ia mengingatkan sumber dana program biodiesel yang berasal dari pungutan ekspor CPO berpotensi menyusut seiring berkurangnya volume ekspor sawit.

Tonton: Rupiah Nyaris Rp 17.800! Menkeu Purbaya Mengaku Stres

Selain itu, kapasitas produksi biodiesel domestik juga dinilai masih belum memadai. Pemerintah memperkirakan dibutuhkan lima pabrik baru berkapasitas masing-masing satu juta kiloliter per tahun. Namun hingga akhir 2025, baru tiga pabrik yang memasuki tahap konstruksi.

Proyeksi Dampak dan Tantangan Implementasi Program B50

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News