KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengimplementasikan program mandatori biodiesel 50% atau B50 secara serentak mulai 1 Juli 2026 mendatang mendapat sorotan.

Langkah ini dinilai positif untuk ketahanan energi nasional jangka panjang, namun pemerintah diminta tidak menutup mata terhadap kesiapan industri hulu hingga hilir sawit.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai arah kebijakan B50 pada dasarnya masuk akal untuk memperkuat pasar domestik crude palm oil (CPO). 

"Indonesia ingin mengurangi ketergantungan pada impor solar, memperkuat pasar domestik CPO, sekaligus meningkatkan ketahanan energi. Dari sisi makro, potensi penghematan devisa dan penciptaan nilai tambah memang cukup besar," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (21/6/2026).

Baca Juga: Kemendag Terbitkan Aturan Teknis Sentralisasi Ekspor Batubara, CPO dan Ferro Alloy

Kendati demikian, Yusuf memberikan catatan, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kesiapan rantai pasok dari komoditas kelapa sawit itu sendiri di dalam negeri. 

"Tetapi keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh target campuran 50 persennya, melainkan oleh kesiapan rantai pasoknya. Tantangan terbesar saat ini justru ada di kapasitas produksi biodiesel dan ketersediaan bahan baku pendukung," katanya.

Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan, pengurangan impor solar belum sepenuhnya membebaskan Indonesia dari ketergantungan luar negeri karena adanya bahan baku pendukung industri biodiesel yang masih harus diimpor. 

"Kita memang mengurangi impor solar, tetapi masih sangat bergantung pada impor metanol yang menjadi bahan penting dalam produksi biodiesel. Jadi penghematan devisa yang sering disebut perlu dilihat secara lebih utuh, bukan hanya dari sisi impor BBM yang berkurang," tambahnya.

Dari sisi pergerakan harga komoditas sawit global, implementasi kebijakan B50 ini diproyeksikan bakal menjadi sentimen positif yang menopang permintaan CPO di pasar domestik dalam jangka panjang. 

"Mengenai harga CPO, saya melihat B50 akan menjadi penopang permintaan yang kuat sehingga secara struktural mendukung harga sawit. Namun efeknya tidak otomatis membuat harga melonjak karena pasar juga dipengaruhi kondisi ekspor global, terutama permintaan dari India dan Tiongkok," jelas Yusuf.

Baca Juga: Berlaku Hari Ini! Ekspor Batubara, CPO dan Ferro Alloy Wajib Dilaporkan ke PT DSI

Untuk mengantisipasi risiko, Yusuf menegaskan, pemerintah harus bisa menyeimbangkan pemenuhan energi tanpa mengorbankan pasokan pangan masyarakat serta menjaga beban keuangan negara agar tetap aman. 

"Jadi, pemerintah itu harus menjaga agar tujuan energi tercapai tanpa mengganggu stabilitas harga pangan dan tanpa membebani fiskal secara berlebihan. Karena itu, kunci keberhasilannya ada pada peningkatan produktivitas sawit, penambahan kapasitas biodiesel, pengamanan pasokan metanol, dan kesiapan pengguna di lapangan, terutama untuk armada diesel yang lebih tua," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News