KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perubahan mekanisme pengadaan impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas dinilai perlu diikuti penguatan tata kelola dan kesiapan kelembagaan agar tidak menghambat pasokan energi nasional.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, menilai skema pengadaan terpusat melalui BLU berpotensi mengonsolidasikan seluruh kebutuhan impor energi Indonesia. Langkah ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan negosiasi langsung dengan produsen minyak dari negara mitra guna memperoleh harga dan pasokan yang lebih kompetitif.

Pemerintah sebelumnya resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang mengatur perubahan skema pengadaan impor minyak mentah, BBM, dan LPG. Pengadaan yang sebelumnya dilakukan PT Pertamina (Persero) tersebut kini dilakukan melalui BLU Lemigas.

Meski berpotensi meningkatkan efisiensi pengadaan, Kholid mengingatkan bahwa perubahan mekanisme tersebut juga membawa sejumlah risiko, terutama apabila tidak didukung kapasitas kelembagaan dan sistem pengawasan yang memadai.

Baca Juga: Diversifikasi Impor BBM dari India-China, DEN: Kini Sudah Jadi Bagian Rantai Pasok RI

"Namun, ada sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG merupakan kegiatan perdagangan internasional yang kompleks, melibatkan risiko harga, kurs, kualitas, pengapalan, pembiayaan, dan keterlambatan pasokan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (29/10/2026).

Untuk mengantisipasi potensi kendala operasional, Kholid menekankan pentingnya pembagian peran yang tegas antara BLU Lemigas, Pertamina, dan pemerintah. Ketidakjelasan kewenangan masing-masing pihak berisiko memperpanjang rantai birokrasi dan memperlambat proses pengadaan energi.

Menurutnya, terdapat tiga kriteria utama yang perlu dipenuhi agar penerapan skema baru impor energi dapat berjalan efektif.

Pertama, pembagian kewenangan, biaya, dan risiko antara BLU Lemigas, Pertamina, dan pemerintah harus dirumuskan secara jelas. Kejelasan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap pihak memahami tanggung jawabnya dalam proses pengadaan impor.

Baca Juga: Produksi Pupuk dan Non Pupuk Petrokimia Gresik Tembus 6,59 Juta

Kedua, pelaksanaan pengadaan harus mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan persaingan yang sehat. Selain itu, seluruh proses harus dapat diaudit guna menjaga akuntabilitas serta mencegah munculnya persoalan tata kelola.

"Ketiga, kontrak impor harus terintegrasi dengan kebutuhan kilang, infrastruktur penyimpanan, serta distribusi nasional. Perubahan skema impor harus menghasilkan tiga manfaat yang terukur harga lebih kompetitif, pasokan lebih terjamin, dan risiko pengadaan lebih terkendali," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News