JAKARTA. Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Juni 2013 kemarin sepertinya tak bergigi. Defisit neraca migas pada triwulan III 2013 tetap saja melonjak naik 10,62% menjadi US$ 5,86 miliar. Lihat saja, impor BBM triwulan III 2013 mencapai US$ 10,66 miliar. Angka ini naik 11,86% dibanding triwulan II yang hanya US$ 9,53 miliar. Inilah yang kemudian membuat current account defisit (CAD) atawa defisit transaksi berjalan yang kemarin dirilis oleh Bank Indonesia (BI) tidak menurun signifikan. CAD pada triwulan III 2013 tercatat 3,8% dari PDB atau sebesar US$ 8,4 miliar dari sebelumnya US$ 9,9 miliar (4,4% dari PDB). Menteri Keuangan Chatib Basri melihat defisit migas yang masih besar ini diakibatkan efek dari biodiesel belum optimal. Nilai potensi penurunan impor migas dari kebijakan biodiesel hingga sekarang barulah sekitar US$ 160 juta. Potensi yang masih rendah ini karena implementasi kebijakan yang baru berlaku pada September 2013 kemarin.
Sekadar mengingatkan, pemerintah menerapkan pencampuran biodiesel 10% ke dalam BBM jenis solar. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel). 10% ini setara dengan 3,5 juta kiloliter biodiesel. Bahkan, dulu pemerintah sempat menyatakan jika penggunaan biodiesel 10% dalam porsi biosolar terus dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan maka dapat menghemat devisa impor solar sebesar US$ 3 miliar. Maka dari itu, Chatib menegaskan, efek kebijakan dari biodiesel ini belum dapat dirasakan sekarang. "Tapi di 2014 (potensinya) akan ada penghematan US$ 3 miliar," ujarnya, Kamis (14/11). Kebijakan lain yang akan digelontorkan pemerintah untuk menekan impor migas adalah paket kebijakan lanjutan yang akan dirilis pemerintah sebelum akhir tahun. Memang, dalam paket kebijakan tersebut akan diatur soal pengereman impor dan peningkatan ekspor. Sayangnya, Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini enggan membeberkan kebijakan seperti apa yang akan dilakukan untuk itu. Pembengkakan APBN-P Nilai impor migas yang membengkak ini, dipastikan Kemkeu tidak akan berdampak pada lonjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Anggaran Kemkeu Askolani menjelaskan, pembengkakan anggaran baru akan terjadi apabila kuota volume BBM bersubsidi melebihi pagu APBNP 2013 sebesar 48 juta kiloliter. Apabila melebihi pagu maka otomatis beban belanja negara akan bertambah. "Untuk tahun 2013 ini kemungkinan konsumsinya sekitar 47 kiloliter," tandas Askolani. Di samping itu, Askolani melanjutkan, pembengkakan anggaran baru akan terjadi apabila nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan. Karena biaya yang digelontorkan pemerintah untuk impor BBM akan menjadi jauh lebih mahal. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, kondisi ekonomi yang mengalami defisit sekarang ini akibat pemerintah yang tidak melakukan perubahan struktural ketika arus dana
quantitative easing (QE) Amerika Serikat masuk.
"Kita lupa di satu titik kondisi itu bisa berbalik dan kita tidak mempunyai pijakan," terangnya. Menurut David, seharusnya sejak lama pemerintah mengatasi permasalahan ini. Setelah itu, baru Bank Indonesia (BI) yang optimal bekerja memperbaiki masalah. Untuk menangani ini lebih banyak kewenangan fiskal dan bukannya moneter. Impor migas memang menjadi momok pemerintah dan itu susah dilakukan karena konsumsi masyarakat cenderung tinggi. Pemerintah dalam hal ini bisa memberikan subsidi biodiesel untuk meningkatkan penggunaannya. Di samping itu, pemerintah juga perlu memperluas insentif pajak bagi perusahaan yang berorientasi ekspor. Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Tabungan Negara (BTN) A. Prasetyantoko melihat kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyiasati impor migas yang meledak bertolak belakang. Di satu sisi pemerintah mengizinkan hadirnya mobil murah ramah lingkungan atau LCGC. Di sisi lain pemerintah mengumbar perlunya penurunan impor migas. Menurut Prasetyantoko, apa pun alasannya di negara mana pun ekspansi kendaraan bermotor harus dibatasi. “Maka dari itu, cukai kendaraan bermotor perlu direalisasi pemerintah. Kalau tidak, jangan harap defisit transaksi berjalan kita akan membaik,” katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dikky Setiawan
