KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Perubahan metode pengadaan minyak mentah dari lelang menjadi hunting menjadi langkah yang tidak terhindarkan di tengah sulitnya mendapatkan pasokan minyak.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, metode hunting atau mencari langsung pasokan ke negara produsen dapat menjadi alternatif ketika mekanisme lelang tidak efektif.

"Kalau proses lelang itu tidak efektif, ya kita memang harus jemput bola," katanya kepada Kontan, Kamis (8/10/2026).

Meski demikian, Rizal mengingatkan agar perubahan metode pengadaan tersebut tetap dibarengi dengan penguatan tata kelola.

Baca Juga: Menhub Dudy Sebut Biaya Platform Ojol 8% Telah Dituangkan dalam Kepmenhub.

Menurutnya, kebutuhan minyak dalam negeri memang tidak bisa dihentikan sehingga pengadaan tetap harus dilakukan ketika mekanisme lelang tidak berjalan efektif.

Di sisi lain, Rizal juga menyoroti potensi kenaikan biaya apabila pasokan harus dicari secara langsung ke negara dengan surplus minyak. Tambahan biaya tersebut perlu diperhitungkan, termasuk terkait pihak yang akan menanggung biaya tersebut.

"Perlu dipertimbangkan juga seperti apa nanti biayanya itu, siapa yang menyerap? Apakah masyarakat, apakah pemerintah, apakah Pertamina? Atau sharing semua," jelas Rizal.

Menurutnya, kondisi geopolitik global saat ini memang dapat menyebabkan kenaikan biaya pengadaan. Namun, di sisi lain, kebutuhan energi masyarakat tetap harus dipenuhi dan masyarakat perlu tetap mendapat perlindungan dari negara.

"Bagi masyarakat yang penting semua pengadaannya sesuai dengan peraturan yang ada," katanya.

Sementara itu, Rizal juga menyoroti rencana pemerintah menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dalam waktu dekat.

Menurutnya, target tersebut perlu dipertimbangkan secara matang agar pengurangan impor BBM tidak hanya memindahkan kebutuhan impor dari produk jadi ke bahan bakunya.

Ia mencontohkan, jika penghentian impor solar ditempuh melalui peningkatan pemanfaatan biodiesel dalam negeri, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan baku biodiesel.

Pasalnya, apabila kebutuhan bahan baku tersebut masih harus dipenuhi melalui impor, pengurangan impor produk BBM berpotensi hanya menggeser titik impornya.

Baca Juga: Konflik Timur Tengah Pangkas Sumber Minyak, DEN Dorong Diversifikasi Sumber Impor

"Kalau produksi kita tidak mencukupi, ujung-ujungnya ya hanya pengalihan impor. Jadi itu kan jadi kontraproduktif," ujarnya.

Karena itu, Rizal menilai kebijakan pengurangan impor perlu mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pemerintah, kata dia, perlu menghitung biaya dan keuntungan dari setiap kebijakan dan tidak hanya mengandalkan satu solusi.

"Jangan sampai juga demi mengurangi impor, di satu sisi dari sisi lingkungan dan sosial terdampak karena ada perluasan lahan sawit dan sebagainya. Semua itu harus seimbang karena tidak ada yang namanya satu solusi untuk semua," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News