KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berusaha menarik investasi sebanyak-banyaknya demi mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi pandemi Covid 19. Salah satu fokus pemerintah adalah investasi di tiga sektor infrastruktur; jalan tol, pelabuhan, dan bandara.

Untuk menarik investasi masuk ke Indonesia, pemerintah membentuk Indonesia Investment Authority (INA). INA sebagai lembaga sui generis, yang sifatnya komersial, bertugas mengumpulkan investor, baik global maupun domestik. INA kemudian membantu mengalirkan dananya kepada proyek-proyek strategis di Indonesia.

“Dalam pipeline INA yang pertama, kita melihat infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Mengapa ini dipilih duluan? Karena memang biaya logistik Indonesia itu masih cukup tinggi. Meskipun kalau kita lihat di 5 tahun terakhir, logistic cost Indonesia menurut Logistic Performance Index sudah turun. Jadi kita improving ini. Akan tetapi, kita masih 23% dari PDB,” ujar Stafsus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin  dalam acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (6/5).

Baca Juga: Keringanan pajak untuk investor asing yang berinvestasi di INA

INA sebagai lembaga yang sangat strategis diharapkan dapat mampu membantu investor global untuk berinvestasi di Indonesia.

“Anda bisa bayangkan kalau investor global ingin masuk ke Indonesia tapi belum punya eksposur, belum kenal siapa-siapa, belum tahu risk-nya bagaimana? INA menjadi salah satu alternatif, bukan satu-satunya. Kita tetap buka seluruh kanal investasi masuk ke Indonesia,” kata Masyita.

Hal senada disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurutnya, INA akan membantu mengelola investasi dan bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

“INA ini adalah suatu ide brilian yang membuat kita tidak perlu ke Amerika, ke Timur Tengah, ke Eropa karena sudah sejumlah dana di sana yang dititipkan oleh investor. Dan di sisi lain, INA itu mengerti mana investasi-investasi yang bagus. Oleh karenanya, dari segi terobosan pendanaan, sudah ada di INA,” ujar Budi.

Ke depannya, INA akan mempererat kerja sama dengan Kementerian Investasi untuk berkomunikasi mengenai izin dan proses investasi, serta permintaan insentif fiskalnya.

“INA dan Kementerian Investasi ini saling membutuhkan. Kementerian Investasi sudah barang tentu membutuhkan INA dan INA berjalan tanpa ada Kementerian Investasi itu pun agak susah,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Selanjutnya: Hingga April, INA klaim raih komitmen investasi infrastruktur Rp 60 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat