KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperingatkan bahwa Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak seharusnya hanya berfokus pada pengelolaan aset pemerintah, tetapi juga harus aktif mengejar peluang investasi global.

Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi mengumumkan pembentukan BPI Danantara dan melantik Muliaman Darmansyah Hadad sebagai kepala badan ini.

Baca Juga: Pembentukan Badan Pengelola Investasi DayaAnagataNusantara untuk Transformasi Ekonomi

BP Investasi Danantara ditugaskan mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan membangun kapabilitas serta inovasi dalam sumber investasi berbasis non-APBN untuk melengkapi pendanaan negara.

Muliaman Hadad mengungkapkan bahwa dalam jangka panjang, BP Investasi Danantara ditargetkan berkembang seperti Temasek di Singapura, yang dikenal sebagai investor global dengan portofolio yang beragam.

Menanggapi pernyataan tersebut, Andry Satrio, ekonom dari INDEF menegaskan bahwa jika BPI Danantara ingin mengikuti jejak Temasek, maka mereka harus mampu mengejar peluang investasi di luar negeri, terutama di negara-negara maju.

Baca Juga: Prabowo Bentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Ini Tugasnya

“BP Investasi Danantara tidak boleh hanya berfokus pada pengelolaan aset pemerintah dan penggabungan inventaris. Jika hanya sebatas itu, cita-cita badan ini terlalu kecil,” jelas Andry kepada Kontan pada Selasa (23/10).

Andry menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan yang lebih besar, BPI Danantara perlu memiliki portofolio investasi yang luas, termasuk di perusahaan-perusahaan di luar Indonesia.

Menurutnya, hal ini lebih relevan dalam konteks investasi global yang menawarkan peluang lebih strategis dibandingkan hanya mengelola aset domestik.

Sebagai perbandingan, Temasek Singapura memiliki sekitar 64% portofolionya berasal dari negara-negara maju.

Dengan demikian, arah BP Investasi Danantara seharusnya tidak hanya terbatas pada aset pemerintah, tetapi juga pada investasi global yang lebih luas dan beragam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto