KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah menggratiskan pendidikan hingga perguruan tinggi dinilai perlu disertai penataan ulang anggaran. Pasalnya, pemerintah juga masih menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan alokasi anggaran secara berkelanjutan. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, pembiayaan sekolah gratis dapat lebih masuk akal apabila pelaksanaan MBG difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Dengan begitu, sebagian anggaran dapat dialihkan untuk mendukung program pendidikan gratis. “Kalau MBG fokus ke 3T dan daerah stunting, lalu sebagian besar anggaran ke sekolah gratis tersebut cukup masuk akal. Namun, kalau dua-duanya dijalankan, akan sulit,” kata Eko kepada KONTAN, Minggu (20/9/2026). Menurut Eko, persoalan utama juga terletak pada rencana penggunaan hasil pengembalian aset atau uang hasil korupsi untuk membiayai pendidikan gratis. Penerimaan dari asset recovery tidak dapat dipastikan jumlah maupun waktunya, sementara biaya operasional sekolah bersifat rutin dan harus tersedia setiap hari. Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Realisasi Anggaran MBG Capai Rp134,2 Triliun hingga Agustus 2026 “Dana recovery korupsi tidak tentu dan belum tentu kontinu setiap tahun. Sementara operasional sekolah rutin setiap hari, jadi bisa mismatch kalau sumbernya hanya dari hasil penanganan kasus korupsi,” ujarnya. Di sisi lain, Eko menilai kebijakan pendidikan gratis berpotensi memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Pengurangan biaya pendidikan dapat meningkatkan disposable income atau pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan, terutama bagi kelompok menengah bawah yang saat ini menghadapi tekanan daya beli. Namun, manfaat tersebut perlu didukung sumber pendanaan yang berkelanjutan. Menurut Eko, mengandalkan dana hasil sitaan atau pemulihan aset korupsi untuk membiayai kebutuhan pendidikan secara rutin tidak realistis karena penerimaannya tidak kontinu setiap tahun. Baca Juga: MBG Telah Menyerap Anggaran Rp 134,2 Triliun hingga Agustus 2026, Ini Rinciannya Untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan, Eko menyebut salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan realokasi anggaran MBG dengan mempertimbangkan kembali sasaran program tersebut. “Kalau mau berkelanjutan, bisa dilakukan realokasi dari anggaran MBG,” tandasnya. Menurut Eko, penataan ulang alokasi anggaran tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk membuka ruang fiskal bagi program pendidikan gratis, terutama jika pemerintah ingin menjalankan kedua program secara bersamaan.
INDEF Dorong Realokasi Anggaran MBG untuk Pendidikan Gratis
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah menggratiskan pendidikan hingga perguruan tinggi dinilai perlu disertai penataan ulang anggaran. Pasalnya, pemerintah juga masih menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan alokasi anggaran secara berkelanjutan. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, pembiayaan sekolah gratis dapat lebih masuk akal apabila pelaksanaan MBG difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Dengan begitu, sebagian anggaran dapat dialihkan untuk mendukung program pendidikan gratis. “Kalau MBG fokus ke 3T dan daerah stunting, lalu sebagian besar anggaran ke sekolah gratis tersebut cukup masuk akal. Namun, kalau dua-duanya dijalankan, akan sulit,” kata Eko kepada KONTAN, Minggu (20/9/2026). Menurut Eko, persoalan utama juga terletak pada rencana penggunaan hasil pengembalian aset atau uang hasil korupsi untuk membiayai pendidikan gratis. Penerimaan dari asset recovery tidak dapat dipastikan jumlah maupun waktunya, sementara biaya operasional sekolah bersifat rutin dan harus tersedia setiap hari. Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Realisasi Anggaran MBG Capai Rp134,2 Triliun hingga Agustus 2026 “Dana recovery korupsi tidak tentu dan belum tentu kontinu setiap tahun. Sementara operasional sekolah rutin setiap hari, jadi bisa mismatch kalau sumbernya hanya dari hasil penanganan kasus korupsi,” ujarnya. Di sisi lain, Eko menilai kebijakan pendidikan gratis berpotensi memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Pengurangan biaya pendidikan dapat meningkatkan disposable income atau pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan, terutama bagi kelompok menengah bawah yang saat ini menghadapi tekanan daya beli. Namun, manfaat tersebut perlu didukung sumber pendanaan yang berkelanjutan. Menurut Eko, mengandalkan dana hasil sitaan atau pemulihan aset korupsi untuk membiayai kebutuhan pendidikan secara rutin tidak realistis karena penerimaannya tidak kontinu setiap tahun. Baca Juga: MBG Telah Menyerap Anggaran Rp 134,2 Triliun hingga Agustus 2026, Ini Rinciannya Untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan, Eko menyebut salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan realokasi anggaran MBG dengan mempertimbangkan kembali sasaran program tersebut. “Kalau mau berkelanjutan, bisa dilakukan realokasi dari anggaran MBG,” tandasnya. Menurut Eko, penataan ulang alokasi anggaran tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk membuka ruang fiskal bagi program pendidikan gratis, terutama jika pemerintah ingin menjalankan kedua program secara bersamaan.
TAG: