KONTAN.CO.ID - Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut, kebijakan ekonomi pemerintah tahun depan merupakan kebijakan paranoid. Sebab, arah kebijakan pemerintah saat ini berubah dari yang mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi fokus pada pemerataan. Bhima mengatakan, target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) muluk-muluk. Namun hingga saat ini, target itu terindikasi tidak akan tercapai. Tahun 2015, pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Namum, realisasinya hanya 4,9%. "Ketika kebijakan yang mendorong ekonomi tidak bisa tercapai maka Jokowi bilang 'Kita fokus ke pemerataan atau inequality'. Seakan-akan wacananya berubah dari mendorong pertumbuhan menjadi pemerataan. Ini kebijakan paranoid," kata Bhima dalam acara diskusi mengenai RAPBN 2018 di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (25/8). Lantaran pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi di tahun 2015, realisasi penerimaan pajak juga jauh dari target. Akibatnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak saat itu, Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri. "Dirjen Pajak mundur bukan karena kesalahan target yang tidak tercapai. Target tidak bisa dicapai karena terlalu optimis dan overshoot. Itu yang menyebabkan kalang kabut," tambahnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Indef: Kebijakan Jokowi 2018 kebijakan paranoid
KONTAN.CO.ID - Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut, kebijakan ekonomi pemerintah tahun depan merupakan kebijakan paranoid. Sebab, arah kebijakan pemerintah saat ini berubah dari yang mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi fokus pada pemerataan. Bhima mengatakan, target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) muluk-muluk. Namun hingga saat ini, target itu terindikasi tidak akan tercapai. Tahun 2015, pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Namum, realisasinya hanya 4,9%. "Ketika kebijakan yang mendorong ekonomi tidak bisa tercapai maka Jokowi bilang 'Kita fokus ke pemerataan atau inequality'. Seakan-akan wacananya berubah dari mendorong pertumbuhan menjadi pemerataan. Ini kebijakan paranoid," kata Bhima dalam acara diskusi mengenai RAPBN 2018 di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (25/8). Lantaran pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi di tahun 2015, realisasi penerimaan pajak juga jauh dari target. Akibatnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak saat itu, Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri. "Dirjen Pajak mundur bukan karena kesalahan target yang tidak tercapai. Target tidak bisa dicapai karena terlalu optimis dan overshoot. Itu yang menyebabkan kalang kabut," tambahnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News