KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurrahman, mengingatkan bahwa kebocoran yang relatif kecil dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar mengingat besarnya nilai anggaran program tersebut.

Menurut Rizal, dengan total anggaran MBG tahun 2026 mencapai sekitar Rp268 triliun atau sekitar 10% dari total belanja negara, kebocoran sebesar 1% saja berpotensi menimbulkan kerugian lebih dari Rp2,6 triliun.

"Dengan nilai program yang mencapai lebih dari Rp268 triliun atau sekitar 10% dari total belanja negara, kebocoran sekecil 1% saja dapat menimbulkan potensi kerugian lebih dari Rp2,6 triliun," ujar Rizal kepada Kontan, Minggu (14/6/2026).

Baca Juga: CELIOS: Program MBG Perlu Dimoratorium untuk Evaluasi Total

Ia menilai dugaan korupsi yang mencuat dalam pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa tantangan terbesar program tersebut bukan terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada tata kelola yang masih lemah.

Menurutnya, berbagai pengalaman dalam pelaksanaan belanja publik menunjukkan lemahnya sistem pengadaan, minimnya transparansi, serta pengawasan yang tidak terintegrasi menjadi sumber utama kebocoran anggaran.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memprioritaskan reformasi tata kelola melalui digitalisasi rantai pasok, audit berbasis risiko, serta sistem pengawasan secara real time, alih-alih hanya berfokus pada pemangkasan anggaran.

Rizal menegaskan rencana efisiensi anggaran MBG pada prinsipnya merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Namun, efisiensi tersebut seharusnya tidak dilakukan dengan mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.

"Pada prinsipnya efisiensi anggaran MBG merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keberlanjutan fiskal, namun efisiensi sebaiknya tidak dilakukan melalui pemangkasan manfaat bagi penerima," katanya.

Ia menjelaskan, pada 2026 anggaran MBG mencapai sekitar Rp268 triliun. Hingga Mei 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp88,15 triliun untuk melayani sekitar 63,13 juta penerima manfaat melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Rizal, ruang efisiensi justru berada pada komponen operasional, logistik, pengadaan, dan administrasi. Jika pemerintah mampu meningkatkan efisiensi belanja sebesar 5% hingga 10%, maka potensi penghematan fiskal diperkirakan mencapai sekitar Rp13 triliun hingga Rp27 triliun tanpa mengurangi kualitas gizi maupun cakupan penerima manfaat.

Ia menambahkan, efisiensi juga dapat ditempuh melalui konsolidasi pengadaan bahan pangan, pemanfaatan produk lokal sesuai potensi daerah, optimalisasi distribusi, serta digitalisasi pembayaran dan pelaporan di setiap SPPG.

Selain itu, pemerintah perlu membangun dashboard monitoring yang mampu melacak penggunaan anggaran dan volume distribusi secara real time hingga tingkat satuan pelayanan sehingga setiap penyimpangan dapat segera terdeteksi.

"Dengan pendekatan tersebut, MBG tidak hanya menjadi instrumen peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi contoh belanja negara yang efektif, akuntabel, dan memiliki multiplier effect bagi perekonomian daerah melalui pemberdayaan petani, peternak, UMKM, dan rantai pasok lokal," pungkas Rizal.

Di sisi lain, pemerintah memastikan akan ada penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran Program MBG. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana pengurangan anggaran tersebut akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6), Purbaya mengaku telah menerima informasi mengenai rencana tersebut. Namun, ia belum mengungkapkan besaran pengurangan anggaran yang akan dilakukan.

"Kami ikuti keputusan Bapak Presiden," ujar Purbaya.

Ia juga meminta publik menunggu penjelasan resmi dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengenai perkembangan rencana efisiensi tersebut.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran Program MBG sebagai hasil dari proses perhitungan dan pembenahan tata kelola program prioritas pemerintah tersebut.

Namun demikian, pemerintah belum menetapkan besaran pengurangan anggaran. Menurut Prasetyo, Kementerian Keuangan bersama BGN masih menghitung secara lebih cermat kebutuhan riil anggaran program setelah proses penataan dilakukan.

"Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6).

Untuk tahun 2026, anggaran MBG telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Prasetyo menegaskan pemerintah telah menyepakati penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut dan menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan.

Baca Juga: Harga BBM Nonsubsidi Naik, Pertamina Patra Niaga JBB Sebut Pasokan di Wilayahnya Aman

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News