KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN kian membebani APBN setiap tahunnya. 

Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2020, pemerintah mengalokasikan PMN untuk BUMN sebesar Rp 17,7 triliun. Di antaranya untuk PT PLN sebesar Rp 5 triliun, PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 3,5 triliun, serta enam perusahaan pelat merah lainnya. 

Baca Juga: Pemerintah akan kuncurkan Rp 17,7 triliun PMN untuk BUMN tahun depan

Ekonom Indef Abra Talattov menyebut, sepanjang 2015-2018 total suntikan modal kepada BUMN telah mencapai Rp 130,3 triliun. Namun, di saat yang sama, kinerja perusahaan BUMN justru memburuk ditunjukkan oleh perolehan laba yang terus menurun dalam tiga tahun terakhir. 

“Dari besarnya nilai PMN tersebut, mestinya memiliki dampak yang positif untuk perbaikan kinerja BUMN. Ironisnya, di kala alokasi PMN sangat besar justru masih banyak BUMN yang menghadapi tekanan keuangan, yg pada gilirannya kembali membebani APBN,” ujar Abra dalam sebuah diskusi, Minggu (25/8). 

Terus menurunnya laba BUMN, lanjut Abra, mestinya menjadi pesan bagi pemerintah terkait persoalan riil yang dihadapi perusahaan milik negara tersebut. Salah satunya, tekanan penugasan pemerintah terhadap BUMN terutama pembangunan proyek infrastruktur. 

Baca Juga: PLN alokasikan Rp 2,8 miliar untuk jaringan listrik di Dusun Gayung Bersambut

Di sisi lain, Abra mengungkap, utang BUMN yang berasal dari luar negeri (ULN) juga makin tinggi, tumbuh 36% menjadi US$ 45,51 miliar pada 2018 dan tumbuh 43% yoy menjadi US$ 49,84 miliar pada kuartal II-2019. 

Editor: Tendi Mahadi