KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah resmi membuka pendaftaran untuk program kartu prakerja. Melalui program ini, pemerintah akan menyediakan dana sebesar Rp 3,55 juta yang sebagian digunakan untuk dana pelatihan dan sebagian lagi merupakan insentif bagi peserta selama 4 bulan.

Meski begitu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai adanya program ini kurang efektif terhadap para pekerja, khususnya bagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bhima berpendapat, di tengah penyebaran virus corona (Covid-19), peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui pelatihan online kurang tepat untuk diterapkan.

Baca Juga: Pilihan kursus Kartu Prakerja, mulai dari berjualan online hingga pelatih kebugaran

"Sebaiknya program prakerja dirombak total karena yang dibutuhkan oleh korban PHK adalah bantuan langsung tunai, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan membayar cicilan kredit," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (12/4).

Menurut Bhima, bila dana dari kartu prakerja ini dialihkan ke bantuan langsung tunai, maka dengan nilai yang sama, dampak yang ditimbulkan lebih terasa kepada konsumsi rumah tangga. Bahkan, hal ini pun bisa mencegah PHK langsung jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Walaupun peserta masih menerima insentif sebesar Rp 2,4 juta rupiah selama 4 bulan, ditambah insentif sebesar Rp 150.000 dengan mengisi 3 survei setelah pelatihan, Bhima menilai dana tersebut masih jauh dari cukup.

Apalagi, dia pun berpendapat peserta membutuhkan biaya untuk membeli paket data lantaran pelatihan dilakukan secara daring.

"Jika satu orang menanggung 3 orang anggota keluarga, dan garis kemiskinan Rp 440.000 per orang, maka idealnya Rp 1,76 juta per bulan untuk satu peserta. Kalau 4 bulan artinya 7,04 juta," jelas Bhima," jelas Bhima.

Editor: Yudho Winarto