KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Indef melihat APBN 2020 tidak realistis dengan perkembangan terakhir.

Tidak hanya itu, Direktur Eksekutif IndefTauhid Ahmad juga menyarankan agar pemerintah membentuk APBN Perubahan (APBN-P) pada bulan Januari 2020 atau Februari 2020.

Baca Juga: Pemerintah andalkan dana perlindungan sosial jadi penopang pertumbuhan ekonomi 2020

"Karena kalau tidak, maka angka yang disajikan menjadi semu. Sektor penerimaan pajak kita sudah turun, kemudian asumsi tahun 2019 juga banyak yang meleset. Jadi, APBN 2020 kurang mendasar," kata Tauhid pada Kamis (26/11) dalam seminar nasional proyeksi ekonomi Indonesia 2020.

Selain itu, Tauhid juga memandang perlunya skenario kabinet baru setelah berjalan satu tahun. Sebab sejauh ini, Indef belum melihat komposisi yang pas berkaitan dengan beberapa sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi.

Sektor tersebut adalah perdagangan, investasi, industri, dan pertanian. Tauhid menambahkan, keempat bidang tersebut perlu dikoordinasikan di bawah menteri koordinator

Baca Juga: Kejar target sampai akhir tahun, Kantor Pajak bidik pengusaha skala mikro

"Empat bidang tersebut yang perlu dijadikan perhatian ekstra agar perekonomian 2020 akhirnya bisa membaik," tandas Tauhid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli