KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 mencapai 71,39 atau naik 0,58 poin dari tahun sebelumnya.

Kendati meningkat, angka IPM belum sesuai target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang dipatok 71,5. "Tapi kalau melihat capaiannya bagus apalagi tipis dari target," ujar Kepala BPS Suhariyanto, Senin (15/4).

Dia menjelaskan, kenaikan ini terjadi karena ada perbaikan dari angka harapan hidup, kualitas pendidikan serta daya beli masyarakat. BPS mencatat bayi yang lahir pada tahun 2018 memiliki angka harapan hidup sampai 71,20 tahun, ini naik dari 71,06 tahun di tahun lalu.

Kemudian angka harapan lama sekolah naik menjadi 12,91 tahun dari 12,85 tahun. Artinya anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2018 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,91 tahun atau sampai jenjang diploma I.

Sementara rata-rata lama sekolah naik menjadi 8,17 tahun dari 8,10 tahun. Angka tersebut menunjukkan penduduk usia 15 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan 8,17 tahun atau hingga kelas IX, lebih lama 0,07 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi daya beli, BPS juga mencatat peningkatan hingga Rp 295.000. Penduduk Indonesia pada 2018 memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp 11,06 juta per tahun.

"Ke depan kalau memang mengarah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas kuncinya adalah sosial inklusif, kita beri kesempatan masyarakat kecil mengecap pendidikan dan kesehatan," jelas Suhariyanto.

Selain itu, capaian menggembirakan juga disampaikan Suhariyanto karena disparitas antar provinsi mulai mengecil. Hal ini disebabkan status Papua dari rendah menjadi sedang.

Kendati demikian, dia menegaskan pemerintah masih punya tugas untuk mengecilkan disparitas antar kabupaten, sebab ada gap yang besar antara Yogyakara (86,11) dan Nduga, Papua (29,4).

Tak hanya itu, Suhariyanto juga menjelaskan adanya indikasi peningkatan jumlah perkawinan usia dini. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi dari sisi kesehatan. Sedangkan dari sisi pendidikan, menurut dia, pemerintah masih perlu meningkatkan fasilitas pendidikan di sekolah dan universitas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli