KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Aplikasi pesan instan Telegram mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menentang perintah pemerintah India yang memblokir sementara layanan tersebut. Ini menjadi bagian dari upaya mencegah kecurangan dalam ujian masuk sekolah kedokteran.

Menurut laporan situs hukum Bar and Bench pada Rabu (17/6/2026), Telegram telah mengajukan petisi hukum guna menantang kebijakan pemblokiran yang mulai diberlakukan sejak Selasa dan dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni.

Pemerintah India menerapkan pemblokiran sementara itu untuk mencegah peserta ujian kedokteran menggunakan platform tersebut dalam praktik kecurangan selama proses ujian berlangsung.

Baca Juga: China Luncurkan Jurus Baru Perluas Penggunaan Yuan Secara Global

Hingga saat ini, Telegram belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters terkait langkah hukum yang ditempuh perusahaan tersebut.

Langkah pemerintah India ini muncul setelah bulan lalu otoritas membatalkan salah satu ujian masuk sarjana kedokteran paling penting di negara itu. Keputusan tersebut diambil menyusul penyelidikan atas dugaan kebocoran soal ujian yang memicu kekhawatiran mengenai integritas proses seleksi mahasiswa kedokteran.

Kasus tersebut menjadi sorotan nasional dan mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap berbagai platform digital yang diduga dapat digunakan untuk menyebarkan materi ujian secara ilegal atau memfasilitasi praktik kecurangan.