India memprotes penangkapan 129 pelajar korban universitas palsu di Amerika Serikat



KONTAN.CO.ID - DETROIT. Sebanyak 129 pelajar asal India ditangkap oleh otoritas Amerika Serikat. Pemerintah India merespons dengan melakukan protes diplomatik ke Amerika Serikat terkait universitas palsu.

Dilansir dari BBC, India melakukan protes terkait University of Farmington yang diiklankan berada di negara bagian Michigan. Perguruan tinggi tersebut disebut sebagai unitversitas palsu yang telah memakan korban pelajar asal India.

Jaksa penuntut di AS mengatakan para pelajar yang mendaftar tersebut telah mengetahui soal potensi penipuan tersebut. Namun, pejabat India mengatakan para siswa mungkin telah ditipu.


Pada hari Sabtu, kementerian urusan luar negeri India mengirimkan nota protes kepada kedutaan besar AS di Delhi. Seraya menyatakan keprihatinan atas penangkapan dan menuntut akses konsuler kepada pra pelajar tersebut.

"Kepedulian kami terhadap martabat dan kesejahteraan para siswa yang ditahan dan kebutuhan akan akses konsuler segera kepada para tahanan," kata kementerian itu.

"Kami telah mendesak pihak AS untuk berbagi perincian lengkap dan pembaruan informasi terkait para siswa dengan pemerintah. Selain itu untuk membebaskan mereka dari penahanan dan tidak menggunakan deportasi yang bertentangan dengan keinginan mereka," tambah pernyataan tersebut.

Universitas palsu ini mengiklankan biaya kuliah sebesar US$ 8.500 dalam setahun untuk program sarjana. Sementara untuk mahasiswa pascasarjana biayanya sebesar US$ 11.000 setahun.

Namun dokumen pengadilan yang dirilis pekan lalu justru menunjukkan bahwa karyawan University of Farmington agen badan imigrasi yang menyamar. Fasilitas palsu itu didirikan pada tahun 2015 untuk mencoba menangkap warga negara asing yang pada awalnya melakukan perjalanan ke AS dengan visa pelajar dan ingin tinggal di negara tersebut.

Kejadian Ini pertama kali terjadi. Pada 2016, 21 orang ditangkap setelah agen imigrasi terkait perguruan tinggi palsu brnama University of Northern New Jersey. Sebagian besar warga negara asing yang terlibat dalam skema itu berasal dari China dan India.

Editor: Tendi Mahadi