KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. India telah merevisi perjanjian pajaknya dengan Prancis, yang telah berusia tiga dekade. Kementerian Keuangan India mengatakan, revisi perjanjian pajak ini akan membantu perusahaan-perusahaan besar Prancis menghemat jutaan dolar dalam pungutan dividen, sementara itu juga memperluas wewenang New Delhi untuk mengenakan pajak pada transaksi tertentu.

Mengutip Reuters, Senin (23/2/2026) berdasarkan aturan baru, perusahaan Prancis yang memegang setidaknya 10% saham di entitas India akan membayar pajak 5% atas dividen, turun dari 10% sebelumnya. 

Namun, untuk kepemilikan saham minoritas Prancis di bawah 10% di perusahaan-perusahaan India, pajak dividen akan naik dari 10% menjadi 15%. 

Inovasi Tanpa Henti: Kepemimpinan Huawei di Smartphone Lipat

Baca Juga: Dolar Melemah Usai Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump Senin (23/2/2026)

Reuters adalah yang pertama melaporkan detail perjanjian pajak yang direncanakan pada bulan Desember.

Perjanjian pajak baru ini kemungkinan akan berdampak pada investor portofolio besar Prancis, serta perusahaan-perusahaan seperti Capgemini, Accor, Sanofi, Pernod Ricard, Danone, dan L'Oreal—yang semuanya telah memperluas kehadiran mereka di India dalam beberapa tahun terakhir.

Pakta yang direvisi juga memberi India hak untuk mengenakan pajak atas keuntungan modal, dan mengenakan pajak atas penjualan saham entitas Prancis mana pun, bahkan ketika entitas tersebut memegang kurang dari 10% saham di perusahaan India.

Langkah ini dapat berdampak pada investor portofolio asing yang berbasis di Prancis yang memiliki saham senilai $21 miliar di perusahaan-perusahaan India per Januari 2026, menurut data penyimpanan saham India.

Langkah ini juga menghapus apa yang disebut klausul negara paling disukai (MFN) setelah keputusan penting Mahkamah Agung India pada akhir tahun 2023 yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang bagaimana menafsirkan klausul tersebut.

Baca Juga: Bursa Australia Ditutup Turun Senin (23/2) di Tengah Kekhawatiran Tarif AS

Jika suatu negara memiliki klausul MFN dengan India berdasarkan perjanjian, negara tersebut biasanya akan mulai mengklaim tarif pajak yang lebih rendah jika New Delhi kemudian mencapai kesepakatan pajak yang lebih menguntungkan dengan negara OECD lainnya.

Namun, Mahkamah Agung memutuskan bahwa negara-negara tidak dapat secara otomatis mulai melakukan hal tersebut, sehingga menciptakan ketidakpastian pajak. Masalah ini menjadi salah satu pendorong utama negosiasi ulang dan negara-negara tersebut akhirnya setuju untuk menghapus ketentuan tersebut.

Perdagangan bilateral antara India dan Prancis mencapai $15 miliar tahun lalu. Selama kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke India pekan lalu, kedua negara mengumumkan kerja sama pertahanan untuk bersama-sama memproduksi jet tempur Rafale, serta helikopter.

Selanjutnya: Dolar Melemah Usai Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump Senin (23/2/2026)

Menarik Dibaca: Harga Emas Dunia Lanjut Naik di atas US$ 5.100, Terpicu Tarif AS