KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Pemerintah India akan mengadakan pembicaraan dengan sejumlah perusahaan minuman beralkohol pada hari Senin, menyusul kekhawatiran yang disampaikan oleh perusahaan domestik terkait penyelidikan pemerintah federal terhadap impor Scotch dalam jumlah besar (bulk Scotch), menurut empat sumber dan sebuah surat dari pihak industri.

Dalam sengketa besar pertama yang muncul pasca-implementasi perjanjian perdagangan bersejarah antara India dan Inggris pada bulan Juli, pemerintah India telah memberi tahu perusahaan-perusahaan besar bahwa impor Scotch dalam jumlah besar tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif dari 150% menjadi 75% sebagaimana disepakati dalam perjanjian tersebut.

Baca Juga: Prancis Kerahkan 70.000 Polisi Antisipasi Kerusuhan di Tengah Gelombang Protes

International Spirits & Wines Association of India, sebuah asosiasi yang mewakili Pernod dan Diageo, telah menyampaikan peringatan secara tertutup kepada pemerintah India bahwa langkah untuk mengecualikan impor Scotch dalam jumlah besar dapat melemahkan perjanjian tersebut.

Confederation of Indian Alcoholic Beverage Companies (CIABC) kini turut melayangkan protes dengan menyoroti dampak negatif terhadap industri manufaktur dalam negeri. 

Hal ini tertuang dalam surat rahasia tertanggal 27 Oktober yang ditujukan kepada pemerintah, yang untuk pertama kalinya dilaporkan oleh Reuters.

Sekitar 80% dari total volume impor wiski Scotch dari Inggris masuk dalam bentuk curah (bulk) untuk kemudian diolah menjadi berbagai merek populer. 

Industri minuman beralkohol India, yang bernilai US$65 miliar, sebelumnya berharap bahwa pemotongan tarif ini akan mendorong pertumbuhan bisnis mereka.

Para pejabat tinggi dari Kementerian Perdagangan India dijadwalkan akan mengadakan pertemuan tertutup pada hari Senin dengan sejumlah eksekutif senior dari perusahaan minuman beralkohol, baik asing maupun domestik, untuk membahas masalah ini. 

Informasi tersebut disampaikan oleh empat narasumber yang mengetahui langsung perihal pertemuan tersebut.

Kementerian terkait tidak segera memberikan tanggapan saat dimintai komentar di luar jam kerja pada hari Sabtu.

Pihak Inggris menyatakan sedang berkoordinasi dengan India untuk menangani masalah ini, sementara pemerintah Skotlandia juga telah mengangkat isu perlakuan terhadap impor Scotch curah kepada pemerintah India, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters. Pemerintah India sendiri belum memberikan komentar mengenai hal ini.

Tarif wiski sempat menjadi poin perdebatan alot selama bertahun-tahun dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara Inggris dan India. Meski demikian, India pada akhirnya setuju untuk memangkas separuh pajak atas impor Scotch tertentu.

Baca Juga: PMI Manufaktur China Turun ke 49,3 pada Oktober, Permintaan Domestik Lesu

Perusahaan lokal India minta intervensi segera

Dalam suratnya, CIABC menyatakan bahwa jika Scotch curah yang digunakan dalam proses manufaktur di India tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah, hal ini dapat menciptakan insentif yang tidak disengaja, yang justru lebih menguntungkan impor produk jadi. 

“Hasil seperti itu akan bertentangan dengan tujuan untuk memperkuat manufaktur dalam negeri di bawah inisiatif 'Make in India'," tambah mereka, seraya meminta intervensi segera guna mencegah gangguan.

Anggota kelompok tersebut mencakup perusahaan-perusahaan besar India yang terdaftar di bursa, yaitu Radico Khaitan, produsen merek 8PM, serta Allied Blenders and Distillers, produsen merek Officer’s Choice. 

Pihak CIABC maupun perusahaan-perusahaan tersebut tidak menanggapi permintaan komentar. Semua perusahaan menyatakan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku.

Dalam sebuah presentasi bagi investor minggu ini, Allied Blenders menyebut dirinya sebagai salah satu importir Scotch dalam jumlah besar (bulk Scotch) terbesar, seraya menambahkan bahwa kesepakatan dengan Inggris akan meningkatkan aksesibilitas portofolio produk mewah mereka.

Sengketa tarif impor telah lama menjadi titik masalah bagi investor asing di India, yang kerap menghadapi tuntutan pembayaran pajak terutang dalam jumlah besar. 

Di sisi lain, para pejabat India menegaskan bahwa mereka hanya sekadar menegakkan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Baca Juga: S&P Turunkan Prospek Meta Menjadi Negatif Gara-gara Kekhawatiran Belanja AI