JAKARTA. Agaknya pemerintah harus bekerja keras agar target swasembada beras pada 2014 bisa tercapai. Pasalnya, kendala produksi beras lokal yang dialami petani cukup pelik. Selain anomali iklim yang mengakibatkan paceklik, banyak infrastruktur pertanian yang telah rusak sehingga sistem pengairan menjadi terganggu. Sementara, usaha perbaikan infrastruktur kerap mengalami kendala seperti pembebasan lahan, anggaran terbatas dan lingkungan yang rusak mengakibatkan potensi pembangunan infrastruktur baru terhambat.Karena itulah, hingga kini Indonesia masih harus terus mengimpor beras dari Thailand maupun Vietnam. "Vietnam dan Thailand memiliki lahan persawahan yang luas sehingga produksinya besar," kata Sutarto Alimoeso Direktur Utama Perum Bulog, kemarin (14/12). Kedua negara pengekspor beras ini memiliki luas panen per kapita dua kali hingga tiga kali lipat dibanding Indonesia. Tak heran, Thailand dan Vietnam mampu mengekspor berasnya ke luar negeri.Bila Indonesia ingin menjadi negara eksportir beras layaknya Thailand dan Vietnam, luas panen perkapita Indonesia minimal seluas 19,26 juta hektare (ha). Tahun ini, luas panen perkapita Indonesia hanya sekitar 13,08 juta ha.Dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237 juta orang, luas panen perkapita per tahun sebesar 552 meter persegi (m2). Luas panen sebesar itu hanya mampu memproduksi 5,13 ton per ha Gabah Kering Giling (GKG). Setelah menjadi beras, GKG sebanyak itu hanya akan menjadi 178,85 kilogram (kg) beras. Sedangkan konsumsi beras perkapita per tahun 139,15 kg. Selisih ketersediaan beras masih sangat minim, sehingga Indonesia saat ini tidak mungkin mengekspor beras.Untuk ituah, program swasembada beras dengan strategi peningkatan produktivitas, strategi perluasan areal, strategi pengamanan hasil produksi, serta strategi penguatan kelembagaan dan pembiayaan harus serius dijalankan pemerintah. "Melalui program ini kami berusaha untuk menjaga ketahanan pangan dan memperbaiki stabilitas harga beras dalam negeri," kata Sutarto.Perluasan lahan memang menjadi masalah yang harus segera dipecahkan. Soalnya, jika tidak ada penambahan lahan, sementara jumlah penduduk Indonesia naik 1,4% per tahun dan alih fungsi lahan setiap tahun 110.000 ha, maka tidak sampai 2030 Indonesia akan mengalami kekurangan pangan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Indonesia akan krisis pangan jika lahan pertanian tidak bertambah
JAKARTA. Agaknya pemerintah harus bekerja keras agar target swasembada beras pada 2014 bisa tercapai. Pasalnya, kendala produksi beras lokal yang dialami petani cukup pelik. Selain anomali iklim yang mengakibatkan paceklik, banyak infrastruktur pertanian yang telah rusak sehingga sistem pengairan menjadi terganggu. Sementara, usaha perbaikan infrastruktur kerap mengalami kendala seperti pembebasan lahan, anggaran terbatas dan lingkungan yang rusak mengakibatkan potensi pembangunan infrastruktur baru terhambat.Karena itulah, hingga kini Indonesia masih harus terus mengimpor beras dari Thailand maupun Vietnam. "Vietnam dan Thailand memiliki lahan persawahan yang luas sehingga produksinya besar," kata Sutarto Alimoeso Direktur Utama Perum Bulog, kemarin (14/12). Kedua negara pengekspor beras ini memiliki luas panen per kapita dua kali hingga tiga kali lipat dibanding Indonesia. Tak heran, Thailand dan Vietnam mampu mengekspor berasnya ke luar negeri.Bila Indonesia ingin menjadi negara eksportir beras layaknya Thailand dan Vietnam, luas panen perkapita Indonesia minimal seluas 19,26 juta hektare (ha). Tahun ini, luas panen perkapita Indonesia hanya sekitar 13,08 juta ha.Dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237 juta orang, luas panen perkapita per tahun sebesar 552 meter persegi (m2). Luas panen sebesar itu hanya mampu memproduksi 5,13 ton per ha Gabah Kering Giling (GKG). Setelah menjadi beras, GKG sebanyak itu hanya akan menjadi 178,85 kilogram (kg) beras. Sedangkan konsumsi beras perkapita per tahun 139,15 kg. Selisih ketersediaan beras masih sangat minim, sehingga Indonesia saat ini tidak mungkin mengekspor beras.Untuk ituah, program swasembada beras dengan strategi peningkatan produktivitas, strategi perluasan areal, strategi pengamanan hasil produksi, serta strategi penguatan kelembagaan dan pembiayaan harus serius dijalankan pemerintah. "Melalui program ini kami berusaha untuk menjaga ketahanan pangan dan memperbaiki stabilitas harga beras dalam negeri," kata Sutarto.Perluasan lahan memang menjadi masalah yang harus segera dipecahkan. Soalnya, jika tidak ada penambahan lahan, sementara jumlah penduduk Indonesia naik 1,4% per tahun dan alih fungsi lahan setiap tahun 110.000 ha, maka tidak sampai 2030 Indonesia akan mengalami kekurangan pangan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
