KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berusaha segera menyelesaikan divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51%. Salah satunya dengan segera mengakuisisi participating interest (PI) Rio Tinto di proyek Freeport Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bilang, Pemerintah Indonesia harus mengakuisisi PI 40% Rio Tinto, selain saham Freeport McMoran di PT Indocopper Investama.

Untuk mencapai porsi 51%, maka 40% participating interest Rio Tinto akan diakuisisi BUMN yang ditugaskan Pemerintah Indonesia bersama-sama BUMD dan suku-suku besar yang terkait operasi PT Freeport Indonesia. Saham Freeport McMoran di Indocopper sebesar 9% juga akan dibeli oleh pemerintah Indonesia sehingga total saham yang akan dikuasai pemerintah kurang lebih mencapai 51%.

"Mengenai perinciannya, kami juga menunggu. Yang jadi pemimpin sektor atau juru runding pemerintah adalah Kementerian BUMN," jelas Jonan dalam Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (5/12).

Jonan menargetkan akuisisi saham Freeport Indonesia ini bisa selesai tahun depan. Saat ini pemerintah sedang mengerjakan legal draft untuk akuisisi tersebut.

"Apabila akuisisi ini selesai, kepemilikan saham pihak Indonesia secara agregat bisa mencapai 51%, kurang lebih pada tahun 2018. Tapi perjanjiannya mungkin akan dibuat dalam waktu dekat ini," kata Jonan.

Seperti diketahui, Rio Tinto merupakan pemegang participating interest di proyek Freeport Indonesia sebesar 40%. Rio Tinto memiliki perjanjian dengan Freeport Indonesia pada tahun 1990-an mengenai pendanaan dan pengoperasian. Operasional tambang Grassberg, Tembagapura, terbagi dalam dua pemegang kendali: 40% milik Rio Tinto dan 60% milik Freeport McMoRan. Selain memproses akuisisi participating interest Rio Tinto, Jonan juga bilang, Kementerian ESDM terus memastikan kelanjutan operasi dan pembangunan smelter. Termasuk kepastian lokasi smelter yang akan dibangun oleh Freeport Indonesia.

"Kami meminta kepada Freeport, kalau menurut hasil feasibility study yang disampaikan kepada kami, tampaknya lokasinya adalah ekspansi dari operasi smelter di Gresik," jelas Jonan.

Kementerian ESDM tengah menyiapkan draft IUPK yang akan dilampiri oleh Peraturan Pemerintah tentang peningkatan penerimaan negara dari badan usaha Freeport Indonesia dan badan usaha tambang lainnya. Salah satunya soal izin ekspor konsentrat yang dievaluasi setiap enam bulan sesuai dengan kemajuan smelter seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2017.

Siapkan regulasi

Mengenai dukungan regulasi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sudah difinalkan tentang perlakuan penerimaan negara baik dari sisi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap Kontrak Karya berubah jadi IUPK.

Leading sector berada di Kementerian Keuangan. Rancangan peraturan daerah tentang pungutan daerah sedang disiapkan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, misalnya tentang retribusi penggunaan air permukaan, penggunaan air sungai yang sedang di nego, denda-denda yang harus dibayar PT FI untuk penggunaan air permukaan di tahun-tahun sebelumnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini