JAKARTA. Indonesia berpacu dengan waktu untuk menyambut pelaksanaan pasar bebas Asia Tenggara atawa sering disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Saat itu tiba, ada 12 sektor usaha yang akan dibuka bebas untuk investor asing dari tetangga. Dari 12 sektor usaha yang akan dibuka, sebanyak lima sektor diantaranya merupakan industri jasa. Sedangkan tujuh sektor sisanya adalah perdagangan dan industri. Meski pasar bebas tinggal menunggu waktu, sektor usaha di dalam negeri banyak yang belum siap. Oleh karena itu, pengusaha pun meminta agar pemerintah Indonesia meninjau kembali perjanjian perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara ini.
Seperti diungkapkan oleh ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, saat ini ada beberapa sektor usaha yang sama sekali belum siap menghadapi gempuran pengusaha tetangga. Sektor unggulan seperti elektronik dan pertanian, Indonesia belum bisa menandingi Vietnam dan Thailand. "Seperti industri jasa, manufaktur, pertanian dan elektronika," ungkap Sofjan (2/4). Sedang Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Dalam Negeri, Franky Sibarani mengatakan pemerintah harus berani menyatakan sektor-sektor sudah siap dan belum siap. "Kalau belum siap, sebaiknya diberi tambahan waktu perbaikan," ujarnya. Franky berpendapat, sektor usaha yang mampu bersaing dan memiliki persiapan optimal saat ini adalah pariwisata. Banyak tenaga kompeten di sektor ini dan mendapat dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah Menurut Franky saat ini industri di Indonesia sulit bersaing karena harus berjuang sendiri. Ada beberapa faktor penentu, persaingan, seperti modal, upah buruh, dan komponen produksi lainnya termasuk infrastruktur. Ia menyebutkan tingkat bunga perbankan negara tetangga saat ini satu digit, sedangkan Indonesia dua digit. Perlu peran pemerintah mendukung permodalan bagi pengusaha. "Di Thailand permodalan kuat. UKM disana berencana investasi di Indonesia," katanya.Di sisi lain pengusaha Indonesia kesulitan mendapatkan pasokan energi untuk berproduksi, apakah itu listrik ataupun gas. "Persoalan energi, dan bahan baku produksi juga masih harus dipertimbangkan," katanya.