KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Masih kurangnya akses pendanaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), membuat pelaku UMKM sulit untuk mengembangkan usahanya. Padahal sektor UMKM digadang-gadang jadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Badan Keuangan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso mengatakan, tak hanya di Indonesia saja, sektor UMKM di kawasan ASEAN juga mengalami kesulitan mendapatkan akses pendanaan.

Dia mencatat, sebanyak 38 juta dari 70 juta UMKM di Kawasan ASEAN yang tidak memiliki akses pendanaan.  Sementara itu, di Indonesia sebanyak 46,6 juta UMKM yang tidak memiliki akses pembiayaan yang mudah.

Baca Juga: Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta Bekali UMKM Menghadapi Era Ekonomi Kompetitif

“Kondisi di atas menjadi pertimbangan mengapa Indonesia memiliki komitmen mendukung topik peningkatan inklusi keuangan berkualitas melalui percepatan akselerasi digitalisasi bagi UMKM dan menjadi salah satu fokus utama keketuaan Indonesia di ASEAN 2023,” tutur Adi dalam agenda Business Matching Exploration Session Between MsMEs and Fintech,” Selasa (22/8).

Untuk mendorong inklusi keuangan pelaku UMKM, Adi menyampaikan Kemenkeu sendiri memiliki empat fokus utama.

Di antaranya, mengembangkan satu platorm untuk berbagai informasi dan praktik terbaik mengenai produk dan layanan serta literasi keuangan digital untuk mendukung UMKM. “Ini bahkan sudah dibahas melalui ASEAN komite small medium enterprise (SME),” jelasnya.

Kedua, melakukan pengembangan suatu kebijakan yang bisa digunakan untuk mendorong inklusi keuangan digital bagi UMKM, terutama untuk mendorong adopsi dan pengunaan pembayaran digital.

Baca Juga: AdaKami dan AFPI Dukung Kemitraan Fintech dalam ASEAN-Business Advisory Council

Ketiga, Kemenkeu juga telah menginisiasi diskusi tingkat tinggi di Kawasan ASEAN mengenai dorongan inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM. “Ini telah dilakukan di pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Bank Sentral Maret lalu,” terangnya.

Keempat,  menginisiasi proses bisnis matching antara UMKM dengan fintech. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk konkret deliverable Indonesia. Menurut Adi, dorongan ini langsung menyentuh kunci untuk terus meningkatkan literasi keuangan dan digitalisasi UMKM.

Lebih lanjut, Adi menyampaikan, akses pembiayaan UMKM di Indonesia sendiri merupakan tantangan yang sangat besar. Kredit UMKM di perbankan baru hanya sekitar 20% terhadap total kredit.

Baca Juga: Pemerintah Proyeksikan Pendapatan Negara Rp 2.781,3 Triliun pada 2024

Saat ini pemerintah dan otoritas sendiri sedang berupaya mendorong porsi kredit UMKM agar bisa meningkat jadi 30% pada tahun depan. “Namun demikian tentunya benchmark sudah 30%-40% kredit di Kawasan ASEAN,” ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli