KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Resesi adalah penurunan signifikan kegiatan ekonomi yang berlangsung selama lebih dari tiga bulan. Suatu keadaan disebut resesi bila penurunan ekonomi secara signifikan terjadi selama dua kuartal atau lebih.

Kekhawatiran akan terjadinya resesi ekonomi global tahun depan semakin nyata. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan perekonomian global akan masuk jurang resesi pada 2023.  Kondisi ini pun direspons pemerintah dengan sejumlah strategi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) misalnya telah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk siap menghadapi resesi. Salah satunya adalah dengan mendesain subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang alokasinya lebih dihemat dan digunakan untuk belanja yang lebih produktif.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan APBN tahun 2023 telah dirancang untuk membangkitkan optimisme sekaligus menjaga kewaspadaan untuk merespons resesi global.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Strategi Pemerintah Hadapi Ancaman Resesi Global Tahun Depan

“Kita sudah antisipasi dengan prediksi yang baik dan diharapkan kita bisa terus menjaga momentum pemulihan ekonomi,” tutur Prastowo dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Jumat (21/10).

Yustinus menerangkanbahwa subsidi BBM yang dihemat kemudian disalurkan untuk belanja perlindungan sosial yang difokuskan pada beberapa sektor. Utamanya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mengatasi stunting dan menjaga tingkat kematian ibu dan anak.

Lalu pemerintah juga akan menyalurkannya untuk pembangunan infrastruktur kesehatan dan digital, revitalisasi industri serta ekonomi hijau. 

Yustinus menambahkan bahwa pemerintah bakal memperkuat sektor lain seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan insentif perpajakan dan dukungan permodalan. Sementara untuk pencari kerja, pemerintah masih memberikan program kartu prakerja.

Jaga Daya Beli dan Siapkan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk menghadapi risiko resesi global tahun depan pemerintah akan mengambil kebijakan yang tepat dan kredibel. Salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat dan mempersiapkan APBN untuk melawan resesi.

"Kami memastikan kebijakan fiskal terus mendukung pemulihan ekonomi dan memperkuat jaring pengaman sosial yang tepat sasaran, membangun fundamental jangka panjang yang kokok melalui reformasi," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Jurus Pemerintah Hadapi Ancaman Resesi Global Tahun Depan

Salah satu pemicu inflasi adalah terganggunya rantai pasokan akibat situasi geopolitik perang Rusia di Ukraina. Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa kerjasama dengan pemerintah daerah untuk meredam tekanan inflasi menjadi penting. 

Sementara dari sisi moneter, Sri Mulayani memastikan stabilitas makro sangat penting dalam menghadapi ancaman resesi global tahun depan. Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga fokus melakukan reformasi di berbagai bidang.

Seperti pasar tenaga kerja, kemudahan berbisnis, perubahan iklim, harmonisasi peraturan perpajakan, hubungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk reformasi sektor keuangan yang saat ini sedang berlangsung.

"Indonesia sangat fokus dalam membangun fundamental ekonomi yang kuat," tegas Sri Mulyani.

Peran APBN sebagai shock absorber dari guncangan inflasi global juga penting. Memperkuat peran APBN sebagai shock absorber bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan negara dari kenaikan harga komoditas ekspor, kegiatan ekonomi yang lebih baik, serta keuntungan dari reformasi pajak yang dimulai akhir tahun lalu.

Baca Juga: Menjaga Permintaan Domestik Jadi Kunci Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menambahkan bahwa pemerintah akan menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) pada tahun 2023 untuk meredam dampak resesi global.

Luky mengatakan pemerintah akan mengalokasikan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan penyangga fiskal sebesar Rp 70 triliun tahun depan. 

Menurut Luky, penggunaan SAL untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN sudah dilakukan sejak 2019. 

Sebagai konsekuensi atas penerapan kebijakan penanganan Covid-19 yang berdampak terhadap pelebaran defisit anggaran yang mencapai 6,14% terhadap PDB pada tahun 2020, pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan guna menutup defisit tersebut yang salah satu sumbernya adalah pemanfaatan SAL.

Luky menambahkan selain mengandalkan SAL, pemerintah menyiapkan buffer alias penyangga pembiayaan berupa pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral.

“Penerbitan di pasar domestik diupayakan menyasar lebih banyak investor domestik, termasuk investor SBN ritel, dengan besaran penerbitan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan kas,” jelasnya.

Baca Juga: Hadapi Ancaman Resesi Global Tahun Depan, Ini yang Disiapkan Pemerintah

Adapun pemerintah menargetkan pembiayaan utang pada tahun depan sebesar Rp 696,3 triliun. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan target pembiayaan utang yang ada dalam APBN 2022 yakni Rp 870,5 triliun maupun outlook di tahun ini yang sebesar Rp 757,6 triliun.

Sebagian besar pembiayaan utang tahun 2023 akan dipenuhi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Instrumen pinjaman tersebut, akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan atau proyek prioritas pemerintah.

Tekan Inflasi dan Jaga Nilai Tukar 

Di sisi moneter, memastikan stabilitas makro sangat penting, terutama dalam situasi saat ini. Bank Indonesia (BI) telah mulai melonggarkan dukungan kebijakannya dengan mengurangi likuiditas domestik yang relatif cukup secara bertahap karena pertumbuhan kredit yang secara konsisten cenderung menguat dan kegiatan ekonomi yang lebih kuat.

Dengan koordinasi dan sinergi yang kuat antar otoritas tersebut, pemulihan ekonomi sejauh ini dapat dipertahankan dengan stabilitas makro yang tetap terjaga.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan moneter akan digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga pergerakan nilai tukar rupiah.

“Kebijakan moneter kami gunakan untuk mengendalikan inflasi dan memastikan rupiah relatif stabil agar tidak menimbulkan imported inflation. Jadi, kebijakan moneter akan pro stabilitas,” tutur Perry.

Baca Juga: Hadapi Resesi Global Tahun Depan, Ini Kebijakan yang Disiapkan Pemerintah

BI akan menggunakan kebijakan suku bunga dari instrumen moneter untuk menjaga inflasi. Sejak Agustus hingga Oktober 2022 BI telah menaikkan suku bunga acuan 125 basis poin (bps) sebagai respons dari peningkatan inflasi.

Pada September 2022, inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat sudah mencapai 5,95% secara tahunan atau melampaui batas atas kisaran sasaran BI yang sebesar 4%.

Dengan kenaikan suku bunga acuan, BI optimistis bisa menekan kembali inflasi umum ke kisaran sasaran yang sebesar 3% plus minus 1% pada semester II 2023.

Dengan demikian, BI memprediksi pada periode paruh kedua tahun depan, inflasi berada di kisaran 3,5% - 3,6% secara tahunan. Kemudian BI berharap inflasi turun secara bertahap di kuartal IV 2023 di kisaran sasaran 3% secara tahunan.

Agar hal ini bisa tercapai, BI akan berkolaborasi dengan pemerintah utamanya dengan tim pengendali inflasi (TPI) baik pusat maupun daerah. 

Selanjutnya, Perry mengatakan, BI akan menggunakan kebijakan moneter untuk intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah. 

Baca Juga: Ini Jurus BI Hadapi Potensi Gejolak Ekonomi Global

“Kami intervensi di pasar tunai, pasar spot, DNDF (domestic non-deliverable forward), dan juga operasi di pasar surat berharga negara (SBN) sekunder,” tegas Perry. Langkah ini, juga terkenal dengan sebutan triple intervention.

Perry menambahkan, intervensi di pasar SBN sekunder adalah dengan pembelian serta penjualan SBN untuk menjaga imbal hasil (yield) SBN tetap menarik di mata investor asing. Dengan demikian, ada aliran masuk modal asing dan beban biaya fiskal pun berkurang.

“Inilah bentuk pro stabilitas dari sisi kebijakan moneter. Resposn kebijakan suku bunga yang pre emptive, front loading, dan forward looking, akan membawa inflasi kembali ke kisaran sasaran dan stabilisasi rupiah,” kata Perry.

Baca Juga: Konsumsi Masyarakat Jadi Kunci Redam Efek Resesi

Ekonom senior yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, resesi ekonomi akan membuat masyarakat menahan belanjanya. Padahal, konsumsi masyarakat saat ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi.

Nah, untuk menggenjot konsumsi rumah tangga, Chatib menyarankan pemerintah fokus dalam memperkuat daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal harus fokus untuk melindungi masyarakat kelompok menengah bawah.

Semoga kolaborasi antara lembaga negara dalam menghadapi ancaman resesi tahun depan dapat memperkokoh ekonomi Indonesia dari guncangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli