KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Indonesia dapat segera mencapai peringkat kredit (credit ratings) menjadi Single A. Namun, untuk menuju peringkat tersebut maka rasio pajak alias tax ratio Indonesia harus diperbaiki. "Salah satu untuk menjadi single A adalah kalau kita bisa memperbaiki tax ratio dan itu harus usaha keras, dan pendalaman dari market kita," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, belum lama ini.
Meski Indonesia belum mencapai single A, Sri Mulyani menyebit, pencapaian peringkat kredit Indonesia saat ini masih relatif positif dan stabil meskipun ekonomi domestik sempat terhantam pandemi Covid-19, harga komoditas naik dan turun, hingga kebutuhan belanja untuk membangun infrastruktur yang meningkat. Menurutnya, capaian tersebut juga merupakan suatu prestasi. Pasalnya, negara-negara lain ada yang mengalami penurunan peringkat kredit tidak saja terjadi pada negara-negara berkembang namun juga negara yang dianggap triple A, double A, atau single A. "Indonesia dengan triple B stable ini merupakan suatu capaian yang baik," katanya.
Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Peringkat Utang Indonesia Naik Jadi Single A, Tax Ratio Jadi Kunci Untuk diketahui, peringkat kredit negara atau sovereign credit rating merupakan kemampuan pemerintah dalam membayar utang. Ini merupakan hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit seperti S&P, Fitch, Moody's, R&I dan JCR. Belum lama ini, lembaga pemeringkat Fitch dan Moody's mempertahankan peringkat kredit Indonesia masing-masing pada posisi BBB dan Baa2 dengan outlook stabil. Kemudian pada Maret lalu, Japan Credit Rating Agency (JCR) juga mempertahankan kredit Indonesia pada level BBB+ dengan outlook stabil. Begitu juga dengan S&P yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, kenaikan peringkat kredit adalah biaya pinjaman (cost of borrowing) yang lebih kompetitif sehingga pembiayaan perekonomian akan lebih efesien. Hal ini dapat menavigasi trajektori pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6% hingga 7% untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Namun untuk mencapai peringkat tersebut, pemerintah Indonesia perlu mendorong peningkatan yang signifikan penerimaan negara terutama dari pos pajak. "Rasio pajak saat ini masih rendah sementara belanja pemerintah cenderung berpotensi meningkat kedepannya sehingga akan mempengaruhi kesinambungan fiskal," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Minggu (9/6). Josua bilang, belanja pemerintah juga perlu ditingkatkan lagi produktivitasnya terutama yang dapat menstimulasi investasi sedemikian sehingga produktivitas perekonomian meningkat dan mendorong peningkatan pendapatan per kapita yang akan berbanding lurus dengan peningkatan rasio pajak. Tidak hanya biaya berutang yang menjadi lebih murah, Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menambahkan bahwa data tarik investasi domestik baik langsung maupun di pasar modal akan meningkat. "Pasar modal kita semakin likuid," katanya. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menilai, rating kredit yang meningkat akan membanntu memperbaiki iklim investasi dan ujungnya membantu Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Maju 2045. "Rating investasi itu biasanya dilihat pertama oleh investor menggambarkan sovereign risk. Semakin tinggi gradenya, semakin lebar investor scope-nya. Kita juga jadi opsi high quality investors. Apabila investment climate oke, deras aliran investasi nanti membantu proyek Indonesia maju," kata Banjaran.
Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Rating Kredit Indonesia Naik Jadi Single A, Tax Ratio Kuncinya Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyarankan pemerintah agar stabilitas makroekonomi dan kondisi fiskal yang sehat harus tetap dijaga agar peringkat kredit Indonesia naik ke level Single A. Dengan peringkat kredit tersebut, kata David, arus investasi yang masuk ke Indonesia diharapkan lebih besar dan biaya bunga juga menurun. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat