JAKARTA. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady menyebut hingga saat ini belum ada calon presiden yang mengusung program untuk memaksimalkan potensi bahari Indonesia. Padahal, sebagai negeri kelautan, tak terhitung kekayaan bahari yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran negeri. Menurut Edy, saat ini infrastruktur hanya fokus di bangun di darat. Program yang pernah dicetuskan mengenai peningkatan perekonomian masyarakat pesisir juga menghilang. Pemerintahan baru diharapkan bisa mengembangkan potensi tersebut, terlebih menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mendatang. "Justru ini keunggulan kita dibanding negara lain, dari segi geografis dua lautan melintasi Indonesia," ujar Edy di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (25/3). Potensi bahari yang dimaksud tak terbatas hanya soal varietas ikan, tetapi juga plankton, rumput laut, hingga asbes yang berada di hilir. Selain itu, sumber mineral dan sumber energi yang berasal dari arus juga patut diperhitungkan. Sektor pariwisata bahari juga harus digenjot karena membawa dampak perekonomian yang besar baik bagi penduduk maupun infrastruktur pendukung. "Risikonya pun sangat kecil, tidak ada gangguan seperti daratan misalnya hutan lindung harus dialihfungsikan dan sebagainya," tambahnya. Namun, tantangan di pengelolaan bahari berada di gangguan lingkungan yang dapat timbul seiring perkembangan potensi tersebut. Meski demikian, Edy menilai jika pemerintah bersungguh-sungguh, Indonesia bisa memetik untung besar dari kelautan. Dari sisi alur logistik, Indonesia juga bisa memanfaatkan optimalisasi freight dan insurance mengingat banyaknya armada yang melintas. Pada 2015, Edy menyebut transaksi perniagaan transatlantic di barat akan stop di Pelabuhan Kuala Tanjung dan transaksi perniagaan transpacific berhenti di Bandara Kuala Namu sehingga transportasi ke dalam melalui kabupaten bisa dinikmati oleh pelayaran nasional. Posisi Indonesia yang diapit dua samudra memang sangat strategis. Armada dari Eropa hingga Amerika Latin pasti melintasi Indonesia. "Kenapa kita tetapkan pajak saja transportasi lautnya, kita sediakan peralatan maritimnya, bangun jasa freight dan perkapalannya," ujarnya. Edy menilai, saat ini belum tersedia banyak perusahaan perawatan kapal karena seringkali perbankan tak memberi bantuan modal karena sektor bahari dianggap terlalu banyak risiko.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Indonesia butuh capres peduli bahari
JAKARTA. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady menyebut hingga saat ini belum ada calon presiden yang mengusung program untuk memaksimalkan potensi bahari Indonesia. Padahal, sebagai negeri kelautan, tak terhitung kekayaan bahari yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran negeri. Menurut Edy, saat ini infrastruktur hanya fokus di bangun di darat. Program yang pernah dicetuskan mengenai peningkatan perekonomian masyarakat pesisir juga menghilang. Pemerintahan baru diharapkan bisa mengembangkan potensi tersebut, terlebih menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mendatang. "Justru ini keunggulan kita dibanding negara lain, dari segi geografis dua lautan melintasi Indonesia," ujar Edy di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (25/3). Potensi bahari yang dimaksud tak terbatas hanya soal varietas ikan, tetapi juga plankton, rumput laut, hingga asbes yang berada di hilir. Selain itu, sumber mineral dan sumber energi yang berasal dari arus juga patut diperhitungkan. Sektor pariwisata bahari juga harus digenjot karena membawa dampak perekonomian yang besar baik bagi penduduk maupun infrastruktur pendukung. "Risikonya pun sangat kecil, tidak ada gangguan seperti daratan misalnya hutan lindung harus dialihfungsikan dan sebagainya," tambahnya. Namun, tantangan di pengelolaan bahari berada di gangguan lingkungan yang dapat timbul seiring perkembangan potensi tersebut. Meski demikian, Edy menilai jika pemerintah bersungguh-sungguh, Indonesia bisa memetik untung besar dari kelautan. Dari sisi alur logistik, Indonesia juga bisa memanfaatkan optimalisasi freight dan insurance mengingat banyaknya armada yang melintas. Pada 2015, Edy menyebut transaksi perniagaan transatlantic di barat akan stop di Pelabuhan Kuala Tanjung dan transaksi perniagaan transpacific berhenti di Bandara Kuala Namu sehingga transportasi ke dalam melalui kabupaten bisa dinikmati oleh pelayaran nasional. Posisi Indonesia yang diapit dua samudra memang sangat strategis. Armada dari Eropa hingga Amerika Latin pasti melintasi Indonesia. "Kenapa kita tetapkan pajak saja transportasi lautnya, kita sediakan peralatan maritimnya, bangun jasa freight dan perkapalannya," ujarnya. Edy menilai, saat ini belum tersedia banyak perusahaan perawatan kapal karena seringkali perbankan tak memberi bantuan modal karena sektor bahari dianggap terlalu banyak risiko.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
