KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia dan Malaysia pada hari Jumat menggagas pertemuan khusus para menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara untuk membahas situasi di Myanmar, di mana pemerintah terpilih digulingkan dalam kudeta awal pekan ini.

Seperti diketahui, pada Senin (1/2), militer Myanmar mengakhiri pemerintahan demokratis di negara tersebut dengan mengambil alih kekuasaan. Militer berdalih terjadi penyimpangan dalam pemilu November 2020 lalu yang dimenangkan secara telak oleh partai Aung San Suu Kyi.

Mengutip Reuters, Jumat (5/2), setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin yang berkunjung, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan menteri luar negeri kedua negara telah diminta untuk berbicara dengan Brunei, ketua Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) saat ini, untuk mencoba mengatur pertemuan khusus di Myanmar.

Muhyiddin menyebut kudeta itu sebagai "satu langkah mundur dalam proses demokrasi di negara itu".

Baca Juga: Indonesia, Malaysia seeking ASEAN meeting on Myanmar after coup

Namun, pertemuan semacam itu jarang terjadi dan mengatur pertemuan bisa menjadi tantangan, mengingat kebijakan ASEAN untuk tidak mencampuri masalah domestik anggotanya dan tanggapan mereka yang kontras terhadap pengambilalihan militer.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan awal pekan ini, ASEAN, di mana Myanmar menjadi anggotanya, mengatakan telah mengamati perkembangan di negara itu dengan cermat.

Para pemimpin Indonesia dan Malaysia, produsen minyak sawit terbesar dunia, juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk memberantas “diskriminasi” terhadap minyak sawit.

Jokowi, mengatakan dalam pidatonya bahwa “optimal” bagi kedua negara untuk bekerja sama melawan diskriminasi minyak sawit, sementara Muhyiddin mengatakan kampanye anti sawit di Eropa memang salah menggambarkan industri sawit.

Baca Juga: Kemendag sebut Indonesia berpotensi tingkatkan ekspor buah dan sayuran ke Jepang

Reuters melaporkan bulan lalu bahwa Indonesia dan Malaysia menyewa sebuah perusahaan advokasi untuk melawan kritik terhadap minyak nabati tersebut.

Jokowi dan Muhyiddin juga mengatakan mereka akan membahas lebih lanjut kesepakatan untuk mengizinkan perjalanan dinas dan bisnis antar negara mereka di tengah pandemi virus corona, dan mengatakan masalah Muslim Rohingya telah dibahas.

Selanjutnya: Dewan Keamanan PBB mendesak militer Myanmar bebaskan semua tahanan politik

Editor: Noverius Laoli