KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Indonesia dan Jepang membentuk Satuan Tugas (Task Force) untuk pelaksanaan Transisi Energi dan Infrastruktur. Salah satu programnya adalah pengembangan energi terbarukan, khususnya pengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Hal ini disepakati setelah pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Direksi Japan Bank of International Cooperation (JBIC) dan Penasihat Khusus untuk Kabinet Jepang Tadashi Maeda di Jakarta pada hari ini, Kamis (21/9).

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas beberapa sektor potensial meliputi pengembangan pembangkit tenaga air (hydropower plant) di Kayan, Kalimantan Utara untuk menggantikan PLTU di Jawa, pengembangan teknologi efisien untuk Pembangkit Listrik Geotermal, Carbon Capture, Utilizaton, and Storage (CCUS), blue urea serta revitalisasi kawasan gambut dengan teknologi Jepang.

Baca Juga: Intip Rekomendasi Saham Emiten Energi di Tengah Kenaikan Harga Minyak dan Batubara

Airlangga menyatakan telah menugaskan kementeriannya bersama JBIC dan METI untuk mendiskusikan detail teknis pembahasan isu ini.

“Jepang melalui JBIC dan METI menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek kerja sama dalam Task Force ini melalui Green Innovation Fund sebesar dua triliun yen setiap tahun atau sekitar 207 triliun rupiah per tahun. Pendanaan ini dapat membantu percepatan transisi energi di Indonesia,” tutur Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/9).

Selain menyepati Satuan Tugas, Airlangga dan Maeda juga membahas Joint Crediting Mechanism (JCM) dan proyek-proyek potensial lainnya yang akan diimplementasikan di bawah Asia Zero Emmission Community (AZEC).

Baca Juga: Amman Mineral (AMMN) Gandeng Pertamina untuk Pasok LNG Smelter Tembaga

Skema JCM merupakan kerja sama yang paling memungkinkan antara Indonesia dan Jepang untuk memitigasi karbon, dimana JCM memiliki peran yang penting dalam membantu merumuskan kebijakan nasional mengenai penetapan harga karbon. Lebih jauh, implementasi JCM juga mendorong sektor swasta untuk memperkuat kepercayaan diri mereka dalam berpartisipasi dalam aksi iklim.

Saat ini, Indonesia berniat untuk meluncurkan pertukaran karbon yang memungkinkan berbagai jenis karbon untuk diperdagangkan. Dengan adanya dukungan dari Jepang terkait dengan JCM Indonesia dapat mengimplementasikan sebanyak 54 proyek JCM dan melakukan setidaknya 150 studi kelayakan terkait program pengurangan emisi karbon.

Baca Juga: Potensi Kerugian Negara Rp 14,7 Triliun Akibat Polusi PLTU Dinilai Tidak Berdasar

Pemerintah Jepang dalam kesempatan ini juga menyampaikan rencana pertemuan tingkat tinggi AZEC bersamaan dengan perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang di Tokyo pada bulan Desember 2023 dan meminta Indonesia untuk dapat mendukung acara ini.

Airlangga menyambut positif usulan tersebut dan akan menyampaikannya kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli