KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto akan membuka peluang kerja sama jual beli nikel dalam lawatannya ke Filipina, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina.

Di tengah ambisi menjadi pemain global, Indonesia justru kian bergantung pada pasokan bijih nikel dari Filipina guna mencukupi kebutuhan smelter domestik yang melonjak.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar menilai, kondisi ini merupakan dampak dari ekspansi fasilitas pemurnian yang tidak terukur. 

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Pemerintah Susun RKP 2027, 60 Program Unggulan Prabowo Dibiayai APBN dan Danantara

"Ini memang karena pertumbuhan smelter kita tujuh tahunan terakhir ini terlalu cepat. Impor bijih nikel dari Filipina ini menunjukkan bahwa kapasitas smelter tumbuh lebih cepat dibanding kesiapan pasokan bijih domestik," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (7/5/2026).

Menurut Bisman, impor menjadi langkah pragmatis bagi pengusaha karena smelter harus tetap beroperasi di tengah pengetatan produksi nikel nasional. Menurutnya, ada ketidaksinkronan antara kebijakan hilirisasi dengan daya dukung cadangan tambang.

"Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan antara hilirisasi dan keberlanjutan cadangan tambang nasional. Jadi impor adalah langkah pragmatis untuk solusi operasi smelter," jelasnya.

Bisman mengungkapkan, ketergantungan terhadap pasokan luar negeri ini kian mengancam posisi produsen nikel di dalam negeri. Pasalnya, smelter kini memiliki alternatif pasokan yang bisa menekan posisi tawar penambang domestik yang juga sedang terhimpit regulasi.

Baca Juga: Tax Ratio 2027 Dipatok 10,5%, Pemerintah Andalkan Windfall Tax dan Pajak Digital

"Sangat pengaruh ke penambang lokal, masuknya bijih nikel Filipina dapat menekan harga dan posisi tawar penambang lokal, terutama ini penambang lokal juga dibatasi RKAB," jelas Bisman.

Secara hitungan ekonomi, Bisman menyebut impor memang efisien untuk menjaga napas investasi smelter yang sudah berdiri agar tidak mangkrak. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar segera mengerem laju pembangunan fasilitas baru. 

"Dalam jangka pendek, tidak bisa dihindari impor bijih dari Filipina lebih efisien untuk menjaga keberlanjutan investasi smelter yang sudah ada," tuturnya.

Untuk jangka panjang, Bisman menyarankan adanya pengetatan pembangunan smelter baru guna mencegah risiko kelebihan kapasitas (overcapacity). 

"Opsi yang lebih ideal adalah pengetatan pembangunan smelter baru sambil memastikan kecukupan cadangan dan pasokan domestik terlebih dahulu," pungkasnya. 

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bijih nikel Indonesia sepanjang 2025 telah menembus 15,84 juta ton, di mana 97% atau 15,33 juta ton di antaranya berasal dari Filipina.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News