JAKARTA. Pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris membuat hubungan Indonesia dengan Inggris memanas. Hal ini bisa saja menggangu investasi perusahaan asal Inggris, British Petroleum (BP), di Blok Tangguh, Papua Barat yang akan berinvestasi US$ 12 miliar untuk pembangunan kilang LNG Train-3.

Seperti diketahui, pekan lalu (28/4), kantor perwakilan OPM resmi dibuka di London. Peresmian ini dihadiri Walikota Oxford Mohammad Niaz Abbasi, anggota parlemen Inggris Andrew Smith, mantan Walikota Oxford Elise Benjamin, dan Koordinator Free West Papua Campaign Benny Wenda.

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) mengungkapkan, pembukaan kantor cabang OPM di Inggris telah membuat pemerintah Indonesia serba salah. Sebab, jika Indonesia bersikap keras dengan Inggris, bisa saja investasi BP di Blok Tangguh, Papua Barat akan terlepas.

Marwan mengatakan, saat ini, Indonesia sangat membutuhkan investasi Inggris untuk Blok Tangguh di Papua Barat. "Tapi, pemerintah harus bersikap tegas untuk memutuskan kontrak migas dengan BP di Blok Tangguh. Kita harus siap rugi secara finansial soal investasi BP di Indonesia. Jadi, jangan mempertimbangkan aspek ekonomi tetapi harga diri kita dilecehkan," ungkap dia, Minggu (5/5).

Kurtubi, Pengamat Minyak dan Gas Bumi (Migas) sekaligus politisi Partai Nasdem mengatakan, sebenarnya sejak dahulu pemerintah sudah salah memberikan kontrak Blok Tangguh ke BP karena disinyalir merugikan negara. "Hitungan saya, sekitar Rp 30 triliun per tahun negara rugi karena BP menjual gas murah," ungkap dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini