KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Indonesia akan menjadi tuan rumah sekaligus Presidensi forum G20 pada 2022. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku perwakilan pemerintah mengatakan dalam pertemuan yang mengusung tema Recover Together Recover Stronger ini, ada 7 prioritas pembahasan isu-isu keuangan global terkini. 

Pertama, negara-negara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi memulihkan ekonomi global. Menkeu bilang, G20 akan mencari waktu yang tepat untuk setiap anggotanya mengurangi kebijakan fiskal dan moneter yang extra ordinary dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. 

Sebab, Indonesia sendiri, pada 2023 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Seealah pada 2020 hingga 2022 kelak, defisit diperbolehkan di atas 3%. 

“Fiskalnya dari sisi monetery policy desain bagaimana kalau bersama-sama kebijakan exit strategi untuk pemulihan ekonomi yang beda-beda dari sisi kecepatan dan pemerataan di semua negara,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers, Selasa (14/9). 

Baca Juga: Pemulihan negara-negara belum merata, BI akan gaungkan pemulihan bersama di KTT G20

Kedua, isu terkait dampak perekonomian dari pandemi Covid-19 yang memukul korporasi dari sisi neraca. Sehingga G20 akan mencari jalan agar dunia usaha bisa kembali pulih dan meningkatkan produktivitasnya.

Ketiga, topik mengenai central bank dan digital currency. Keempat, cross border payment seiring dengan berkembangnya digital ekonomi dan teknologi.

Kelima, isu terkait climate change, dengan mengimplikasikan green finance, sehingga bisa menciptakan ekonomi hijau dan sustainable. Termasuk di antaranya pembiayaan infrastruktur dan private sektor.

Keenam, financial inclusion untuk bersama-sama melakukan pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Baca Juga: Wamendag berharap presidensi Indonesia di G20 jadi momentum kebangkitan ekonomi

Ketujuh, membahas pelaksanaan global taxation principal yakni pembahasan tax insentif, tax and digitalization, tax avoidance, BEPS, dan lain sebagainya. 

“Kebijakan perpajakan menu prioritas yang penting juga bagi Indonesia. Karena Indonesia juga sedang menjalankan reformasi, Indonesia tetap menjaga kepentingan Indonesia dan negara berkembang, agar kita tidak dirugikan tapi mendapatkan manfaat yang maksimal di bidang ekonomi dan pajak,” ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya: Bank Aladin & Facebook bantu UMKM tingkatkan literasi keuangan dan digital

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli