KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah Indonesia akan mengambil langkah banding terhadap putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai nikel.

"Meskipun kita kalah di WTO. Urusan nikel ini kita digugat oleh Eropa dibawa ke WTO, kita kalah. Enggak apa-apa. Saya sampaikan ke menteri banding," tegas Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi, Rabu (30/11).

Langkah Indonesia menyetop ekspor nikel lantaran ingin melaksanakan hilirisasi sektor ini. Pasalnya dengan hilirisasi, Indonesia memperoleh nilai tambah.

Baca Juga: Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Kalah di WTO, Indonesia Siap Banding

Jokowi menegaskan, Indonesia harus meninggalkan kebiasaan mengekspor bahan mentah yang nilai tambahnya justru didapat negara lain.

"Enggak bisa kita ekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material. Enggak. Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang membangun kerjasama luar (negeri) dengan dalam (negeri), atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah. Nilai tambah itu akan kita peroleh," jelasnya.

Dengan menghentikan ekspor nikel, Indonesia dari awalnya hanya memperoleh Rp 20 triliun kini nilai tambahnya melompat menjadi Rp 300 triliun. Hal tersebut usai adanya hilirisasi nikel di Indonesia.

"Sudah Rp 300 triliun lebih dari Rp 20 triliun meloncat ke Rp 300 triliun lebih. 18 kali lipat kita hitung nilai tambahnya. Terus yang lain seperti apa? apa mau kita terus-teruskan, ekspor bahan mentah? Enggak," tegas Jokowi.

Nantinya usai hilirisasi nikel, Ia menargetkan akan dilakukan juga hilirisasi bauksit. Tak hanya barang tambang. Jokowi juga menginginkan agar hilirisasi juga dilakukan di sektor lain.

Baca Juga: Kalah Gugatan Nikel di WTO, Indonesia Tak Akan Ubah Kebijakan dan Siap Banding

"Termasuk hal yang kecil-kecil urusan kopi [misalnya], usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah, raw material, sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Stop. Cari investor, investasi agar masuk ke sana, sehingga nilai tambahnya ada," ujar Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi