KONTAN.CO.ID - Indonesia mendorong prinsip saling menguntungkan dalam pengembangan interkoneksi listrik kawasan atau ASEAN Power Grid (APG).

Pemerintah menegaskan, integrasi jaringan ketenagalistrikan antarnegara ASEAN harus tetap memperhatikan regulasi dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, prinsip tersebut menjadi landasan Indonesia dalam mendorong kerja sama kelistrikan regional.

Dengan demikian, integrasi listrik tidak hanya memperkuat konektivitas kawasan, tetapi juga memberikan manfaat bagi setiap negara yang terlibat.

Baca Juga: Persaingan Pasar UMKM Semakin Ketat, Inovasi Jadi Kunci

"Dalam pembahasan kerja sama ASEAN Power Grid tersebut, Indonesia menekankan pentingnya prinsip saling menguntungkan (mutual benefit), dengan tetap memperhatikan regulasi dan kepentingan nasional masing-masing negara. Prinsip ini menjadi landasan Indonesia dalam mendorong integrasi ketenagalistrikan regional yang berkelanjutan," kata Bahlil dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Pembahasan APG menjadi salah satu agenda sektor energi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026.

Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. turut menempatkan konektivitas energi sebagai bagian dari prioritas Koridor Kemakmuran atau Prosperity Corridors dalam Keketuaan ASEAN 2026.

Marcos Jr. mengatakan, penguatan konektivitas pasar, sistem energi, infrastruktur, teknologi, dan keuangan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan inklusif.

Menurut dia, daya saing ekonomi ASEAN akan menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi, perdagangan, kebutuhan energi, hingga rantai pasok. Karena itu, negara-negara anggota perlu memperdalam kemitraan dan menerjemahkan komitmen politik menjadi kerja sama konkret.

Dalam pengembangan APG, agenda kerja sama tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur interkoneksi, tetapi juga penguatan perencanaan jaringan listrik regional.

Baca Juga: Pertamina Gandeng BYD Kembangkan Teknologi Pengisian Daya Cepat di SPBU

Sejumlah dokumen yang menjadi perhatian antara lain rencana kerja ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC), ASEAN Power Grid Regional Planning Framework, serta The 9th ASEAN Energy Outlook.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk menuntaskan penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid.

Kerangka kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat perdagangan listrik multilateral, integrasi energi terbarukan, dan peluang investasi sektor energi.

Selain interkoneksi listrik, Indonesia turut mendorong penguatan kerja sama mineral kritis. Para pemimpin ASEAN mengadopsi Declaration on ASEAN Critical Minerals for Regional Resilience and Sustainable Growth dalam KTT ke-49 pada Minggu (15/11/2026).

Bahlil mengatakan, kerja sama mineral kritis diperlukan untuk memperkuat ketahanan rantai pasok kawasan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan mineral strategis untuk pengembangan teknologi dan transisi energi.

"Pembahasan tersebut sejalan dengan upaya ASEAN meningkatkan daya saing regional di tengah meningkatnya kebutuhan mineral strategis untuk pengembangan teknologi dan transisi energi," ujar Bahlil.

Baca Juga: BPOM dan Industri Farmasi Mengupayakan Percepatan Akses Obat Baru

Penguatan kerja sama mineral kritis juga membuka ruang bagi negara-negara ASEAN untuk membangun rantai nilai mineral yang lebih terintegrasi, mulai dari eksplorasi hingga daur ulang.

Secara keseluruhan, Filipina menargetkan penyelesaian 19 capaian prioritas ekonomi dalam Keketuaan ASEAN 2026 hingga akhir tahun.

Penguatan konektivitas energi dan rantai pasok menjadi bagian dari upaya kawasan meningkatkan daya saing ekonomi di tengah perubahan kebutuhan energi dan perkembangan teknologi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News